“Dituntut kita bekerja, tetapi hak kita diabaikan,” pungkas Wahda.
Jurnalis : Khairul
ANTARAN|SUBULUSSALAM – Pembayaran honor untuk aparatur kampong se-Kota Subulussalam prioritaskan sisa kurang bayar 2022 dan khusus Maret 2023. Lalu April atau triwulan selanjutnya, diupayakan pasca terealisasi kurang bayar 2022 dan Maret 2023.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Kota Subulussalam, Irwan Faisal, SH dikonfirmasi, Rabu (20/9/2023). Dikatakan, pembayaran honor tersebut diharapkan bisa rampung dalam pekan ini.
Dari Dinas Keuangan setempat tidak diperoleh informasi kendati telah dikonfirmasi melalui pesan WA.
Diketahui sebelumnya, DPC Apdesi Kota Subulussalam telah menyurati Wali Kota Subulussalam, 14 Agustus 2023 meminta agar honorarium aparatur kampong segera dicairkan karena selain sudah menjadi hak, tuntutan jajaran aparatur kian memuncak.
Pasalnya, hingga Agustus 2023 sisa kurang bayar 2022 untuk 23 kampong belum dibayar, sementara honor 2023 baru dibayar dua bulan. Kondisi inipun bahkan memunculkan sinyaleman jika sejumlah aparatur kampong akan melakukan aksi mengundurkan diri.
Dikonfirmasi, Minggu (17/9/2023), Sekretaris DPC Apdesi, Wahda SE sangat menyesalkan sikap Pemko Subulussalam yang tidak membayarkan hak-hak aparatur kampong. “Dituntut kita bekerja, tetapi hak kita diabaikan,” pungkas Wahda, yang juga kepala kampong di Kecamatan Simpang Kiri.
Konkrit sisa kurang bayar atau hutang Pemko kepada aparatur kampong di sana, yakni honor 82 kampong sejak Maret 2023 dan 23 kampong selama tiga bulan 2022. Beda lagi utang terhadap tenaga honorer lain.
Terkait fenomena utang Pemko, baik kepada para tenaga kontrak, honorer dan sebagainya, massa Gerakan Penyelamatan Negeri Subulussalam (PNS) jadwalkan menggelar aksi damai dan bermoral di Lapangan Beringin Subulussalam dan sejumlah titik, Kamis (21/9/2023) pagi ini.(*)
