Pemkab Abdya Gelar Rapat Asistensi Penyusunan Laporan SPM

SPM : Kabag Pemerintahan Setdakab Abdya, Delvhan Ariato SIP dalam rapat asistensi penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM) yang berlangsung di aula Bappeda, Kamis (30/11/2023). ANTARAN / Agus
Bagikan:

“Kami selaku Pemkab Abdya mendukung penuh diselenggarakannya kegiatan asistensi penyusunan laporan SPM pada hari ini,” papar Sekda Abdya.

Jurnalis : Agus

ANTARAN|BLANGPIDIE – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya) mengadakan rapat asistensi penyusunan laporan standar pelayanan minimal (SPM) yang diselenggarakan Bagian Pemerintahan Setdakab setempat, Kamis (30/11/2023).

Kegiatan yang dibukan langsung Sekda Abdya, Salman Alfarisi itu berlangsung di aula Bappeda yang menghadirkan Kasubbag Pengembangan dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Aceh, Burhandi SIP sebagai pemateri.

Kabag Pemerintahan Setdakab Abdya, Delvhan Arianto SIP mengatakan, penerapan dan pencapaian SPM tahun 2023 di lingkungan Pemkab Abdya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah melaksanakan, memprioritaskan dan menjamin pendanaan pelaksanaan SPM di Abdya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 1 butir 17 dijelaskan SPM adalah ketentuan mengenai jenis tertentu layanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Baca Juga:  Senin Dinihari, Gedung SDN SP III Ginasing Terbakar

Kemudian pada pasal 18 dalam Undang-Undang yang sama juga dijelaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pelayanan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kemudian pada pasal 258 dikatakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Dalam Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM, tahapan yang dilaksanakan mulai dari pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dari tahapan standar pelayanan minimal mengintegrasikan kedalam perencanaan. Langkah- langkah merupakan suatu persyaratan agar standar pelayanan minimal dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

“Mutu pelayanan dasar yang terjadi selama ini di Abdya memang belum maksimal, namun kami juga akan berupaya semaksimal mungkin sebagai tim penerapan SPM salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan. Besar harapan kedepannya yang menerima layanan dasar ini akan merasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Baca Juga:  Anak di Bawah Umur di Abdya Jadi Korban Nafsu Bejat Supir Bus Sekolah

Sementara itu, Sekda Abdya Salman Alfarisi menyebutkan, sejauh ini kinerja Pemkab Abdya belum baik-baik saja, terutama mengenai pelaksanaan SPM. Diterangkan, pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib dan harus dijadikan fokus utama oleh pemerintah.

Terdapat enam pelayanan dasar yang wajib diperhatikan pemerintah yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Untuk mengawal pelaksanaan program enam layanan dasar ini, pemerintah wajib menetapkan SPM.

“Oleh karena itu, dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sesuai amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, kami selaku Pemkab Abdya mendukung penuh diselenggarakannya kegiatan asistensi penyusunan laporan SPM pada hari ini.

Semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan daerah, sehingga pemenuhan hak masyarakat dapat dilakukan secara optimal khusunya di Abdya,” paparnya.

Baca Juga:  Pj Bupati Simeulue Hadiri Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati dan Penetapan Tim Pansus

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam pencapaian targetnyapun harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu seluruh perangkat daerah hendaknya mampu menerapkannya secara optimal sehingga pemenuhan kebutuhan dan hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara komprehensif.

Kesiapan aparatur pelayanan publik juga sangat penting bagi terjaminnya pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pemahaman mengenai SPM ini menjadi dasar pengetahuan yang wajib bagi para aparatur pelayanan publik.

“Disamping itu, dalam pemenuhan standar ini pemerintah daerah tidak dapat melakukannya sendiri, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta dan perlu adanya partisipasi masyarakat yang menjadi daya ungkit dan pendorong tercapainya standar pelayanan minimal,” tutupnya dalam kegiatan yang dihadiri Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya, Musawir S.Sos MSi dan sejumlah kepada SKPK.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.