Pemkab Aceh Selatan Hadiri Sosialisasi MCP KPK di Jakarta

Acara sosialisasi MCP tahun 2023 yang digelar KPK RI di Auditorium Randy Yusuf Gedung KPK, C1 jalan Kuningan Persada Kav. K4 Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis (04/05/2023). ANTARAN/Ist
Bagikan:

Jurnalis: Sahidal Andriadi

ANTARAN|TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan mengikuti sosialisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Randy Yusuf Gedung KPK, C1 jalan Kuningan Persada Kav. K4 Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis (04/05/2023).

Sosialisasi dan rapat koordinasi bersama tersebut dalam rangka peningkatan penetapan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi pada tata kelola pemerintah daerah yang diikuti 24 Pemerintah Daerah se-Provinsi Aceh.

Pada kesempatan itu, Kabupaten Aceh Selatan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Cut Syazalisma, S.STP dan Kepala Inspektorat serta Admin MCP.

Baca Juga:  Kenang Tsunami, Pemkab Aceh Selatan Gelar Kenduri Laot dan Santuni Anak Yatim

Sebagaimana diketahui, kegiatan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang guna melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Kegiatan ini dilakukan KPK melalui Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah). Pada kesempatan tersebut KPK dihadiri Plt. Deputi Supervisi dan Pencegahan, Edi Surianto dan Kasatgas wilayah Aceh Arif Nurcahyo serta PIC wilayah Aceh Surya Wiharsa.

Baca Juga:  Kabar Gembira, Pemkab Aceh Selatan Buka Layanan Penerbangan Bersubsidi Via Bandara T Cut Ali

Agenda Rakor tersebut juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Aceh, Sekdaprov Aceh, Inspektur Aceh, Sekda Kabupaten Kota, Inspektur Kabupaten Kota dan admin MCP se-Aceh.

Adapun fokus pemberantasan korupsi daerah 2023 diantaranya perencanaan penganggaran, pencegahan penyalahgunaan anggaran, kesesuaian pokir, program dan kegiatan dengan RKPD dan RPJMD, Pakta Integritas, Pengawasan Bantuan Pemerintah Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Dana Transfer, Dana Desa, Tidak ada hutang APBD.

Baca Juga:  Bantu Pasien, RSUDTP Abdya Luncurkan Program Mari Bersedekah

Selain itu juga optimalisasi pajak, database pajak, inovasi pajak, capaian peningkatan dan penagihan tunggakan pajak, pengawasan dan pemeriksaan pajak. Selanjutnya tentang tata lelola Desa, Pengelolaan APBDes melalui SISKEUDES, Konsolidasi APBDes.

Selanjutnya, publikasi dan transparansi, database aset Desa, audit keuangan dan pembinaan Desa, dan juga termasuk manajemen ASN, sistem merit, evaluasi jabatan, evaluasi promosi, rotasi, mutasi, seleksi terbuka pengisian jabatan ASN, manajemen kinerja dan TPP, penegakan kode etik serta kepatuhan LHKPN. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.