Penempatan Guru Lingkungan DPK Subulussalam Dikritik

Foto bersama usai diskusi sejumlah kepala sekolah dengan unsur MPD Kota Subulussalam. ANTARAN/Istimewa
Bagikan:

“Dengan kerja MPD, monitoring dan evaluasi turun langsung ke sekolah, terkait kekurangan guru bidang studi kami berharap MPD bisa memediasi ke pemerintah agar penempatan itu didasari kebutuhan bidang studi, tak sekedar prinsif pemerataan,” tegas salah seorang kepala sekolah di sana.

Jurnalis: Khairul

ANTARAN | SUBULUSSALAM – Kebijakan pemerintah daerah dalam penempatan guru di setiap sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) Subulussalam dikritik.

Kritik itu terungkap dalam dialog interaktif jajaran Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Subulussalam dengan puluhan Kepala SMP Negeri/Swasta, sebagian berbasis pesantren dari lima kecamatan di Sekretariat MPD setempat, Selasa (04/06/2024).

Baca Juga:  Tim Gabungan Gerebek Pondok “Remang-remang” di Bukit Malambai Gunung Kerambil Aceh Selatan

Pasalnya, penempatan sejumlah guru ditengarai tidak diawali dengan survei terkait guru bidang studi yang dibutuhkan di satu sekolah, tetapi lebih kepada prinsif pemerataan guru.

“Dengan kerja MPD, monitoring dan evaluasi turun langsung ke sekolah, terkait kekurangan guru bidang studi kami berharap MPD bisa memediasi ke pemerintah agar penempatan itu didasari kebutuhan bidang studi, tak sekedar prinsif pemerataan,” tegas salah seorang kepala sekolah di sana.

Dialog bertema Penetapan Standar Pendidikan Aceh dengan narasumber Hartika Yusnan, SS, Komisi Beasiswa dan Pembinaan SDM Pendidikan MPD di Sekretariat MPD setempat dipandu ketua MPD, menyusul Monev ke-16 SMP itu pekan lalu.

Baca Juga:  Sukseskan Pilkada 2024, Pemkab Aceh Selatan Gelontor Dana Rp 30 Milyar

Diawali dengan menguraikan peran kepala sekolah pada model sekolah yang ideal, dimana seorang kepala sekolah menjadi fasilitator, pemikir (berwawasan), juga harus mampu membangun kemahiran insaniah siswa.

Disimpulkan, dasar angket MPD ke 16 SMP yang secara umum berdiri antara tahun 2000-2001, sebagian kecil 1983 dan 1996, semua SMP di sana telah memiliki NSS/NPSN, terakreditasi dan punya komite. Namun, sebagian besar belum memiliki web berbasis internet.

Ditemukan sejumlah sekolah yang ‘memiliki’ kelebihan/keistimewaan, seperti siswa, ekstrakurikuker dan sarana prasarana, kepala sekolah terkait diminta memaparkan kiat untuk mendapat itu.

Baca Juga:  Staf Ahli Bupati Simeulue Hadiri Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023

Sekolah juga diminta membuka kegiatan ekstrakurikuler yang diminati banyak siswa. Pada sisi lain, promosi dan sosialisasi sekolah harus maksimal dilakukan, baik melalui media sosial, foster dan lainnya.

Pada dialog melibatkan unsur MPD, seperti Wakil Ketua I dan II, Jadam Basri dan H. Amrullah, MA, Seksi Kurikukum dan Pustaka, Medan Rayali, S.Si, Ketua Komisi Beasiswa dan Pembinaan SDM Pendidikan, H. Rusdi Hasan, SIP, SH serta Kepala Sekretariat MPD, Maria Sari Harahap, SE dan sejumlah staf, juga dikritik Program Kurikulum Merdeka. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.