Pengusaha Abdya Diingatkan Tertib Administrasi

DPMPTSPNAKERTRANS Abdya menyelenggarakan bimtek tentang sosialisasi implemantasi perizinan pengawasan, perizinan berusaha berbasis resiko, Senin (15/8/2022) di aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh wilayah Abdya. ANTARAN/AGUS
Bagikan:

Jurnalis : Agus

ANTARANNEWS.COM|BLANGPIDIE – Sekretaris Dearah (Sekda) Abdya, Salman Alfarisi diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Rajul Asmar, SE mengingatkan dan mengajak para pengusaha di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk tertib administrasi.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan bimbingan teknis (Bintek) tentang sosialisasi implemantasi perizinan pengawasan, perizinan berusaha berbasis resiko, di aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh wilayah Abdya, Senin (15/8/2022).

Bimbingan teknis ini sendiri diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSPNAKERTRANS) setempat.

“Untuk menguatkan sektor usaha, pemerintah perlu mendorong kemudahan proses perizinan dalam investasi dan usaha sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” paparnya.

Lebih lanjut, Rajul Asmar menambahkan, Izin usaha yang sulit akan melemahkan semangat masyarakat untuk berusaha. Karena dengan banyaknya investasi akan terjadi multiplier effect dan mendorong bertambahnya lapangan kerja.

“Agar investasi Abdya menjadi lebih menarik, maka Pemkab Abdya terus berupaya melakukan perubahan terutama dalam bidang pelayanan perizinan investasi yaitu dengan konsep pelayanan melayani dengan CINTA (cepat, integritas, nyaman, transparans, akuntabel),” paparnya.

Baca Juga:  Pemkab Nagan Raya Gelar FGD Terkait Pemetaan Awal Penyusunan Roadmap Tahun 2023-2026

Ia berharap Abdya akan menjadi salah satu daerah tujuan investasi, dengan berupaya mewujudkan suatu lingkungan yang Pro Bisnis (Pro Businesse Environment) yang terdiri dari tiga hal utama yaitu mewujudkan aparat pemerintah yang Pro Bisnis, mewujudkan masyarakat yang Pro Bisnis, dan mengupayakan aturan yang ada juga mendukung tumbuh kembangnya usaha.

“Setiap pengajuan izin berusaha melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) yakni perizinan daring terpadu dengan pendekatan perizinan berbasis risiko, otomotis wajib mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga perusahaan harus memiliki pemahaman tentang tatacara pengisian laporan LKPM secara online,” paparnya.

Atas nama Pemkab Aceh Selatan, ia mengajak untuk tertib administrasi menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan penanaman modal secara online, dan menghimbau para pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas usaha melalui perizinan berusaha yang dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi OSS-RBA.

Sejauh ini, lanjutnya, proses perizinan sudah semakin mudah, cepat, tepat, efisien dan transparan. Pengurusan izin tidak dipersulit tapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Dengan adanya izin usaha menjadi aspek legalitas serta melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-undang.

Baca Juga:  Kodim 0107/Aceh Selatan Geral Acara Upacara Tradisi Korp Raport Pindah Satuan

“Arti pentingnya LKPM belum semuanya bisa disadari oleh para penanam modal atau pelaku usaha. Di daerah bahkan pusat pun mengeluh bahwa banyak penanam modal tidak tertib untuk melaporkan perkembangan kegiatan usahanya,” ungkapnya.

Padahal lanjut Rajul Asmar, manfaat dari LKPM itu sendiri juga akan kembali dinikmati oleh para pelaku usaha, dengan tersedianya data yang otentik maka pemerintah akan dengan mudah menentukan arah kebijakan pembangunan penanaman modal yang tentunya mengarah kepada kemajuan perkembangan penanaman modal yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, Kepala DPMPTSPNAKERTRANS, Abdya Rahmad Sumedi SE dalam kesempatan itu menyebutkan, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi bagi para pelaku usaha dalam urusan penanaman modal termasuk OSS-RBA dengan harapan para pelaku usaha dapat melaksanakan serta mengurus ijinnya melalui lembaga OSS-RBA secara mandiri.

Baca Juga:  Kapolres Simeulue Pimpin Apel Pasukan Ops Zebra Seulawah Tahun 2023

Karena, lanjutnya, sesuai Pasal 11 PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daearah Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan ayat (2) pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan perangkat atau fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

“Sasaran dari kegiatan tersebut yaitu untuk meningkatkan realisasi investasi modal dan jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan sehingga dalam melakukan usaha mereka mempunyai legalitas yang sah,” ujarnya.

Kegiatan Bimtek itu dilaksanakan selama dua hari yang dibagi dalam dua bimtek yaitu bimtek sosialisasi implementasi perizinan dan bimtek sosialisasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, bimtek OSS-RBA dan bimtek LKPM online.

Jumlah peserta yang ikut sebanyak 222 orang yang terdiri dari para pelaku usaha dari unsur pelaku usaha kategori besar, pelaku usaha kategori menengah dan UKM yang sudah melakukan program kemitraan usaha dengan narasumber berasal tenaga Helpdesk BKPM Pusat untuk Aceh.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.