Persaingan Ketat, Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPRK Aceh Selatan

Sekretaris Dewan Kabupaten Aceh Selatan, Darwis Aziz, S.Pd. M.Pd. ANTARAN/Ist
Bagikan:

“Pendapatan sah anggota DPRK Aceh Selatan meliputi gaji, tunjangan perumahan dan transportasi sesuai peraturan Presiden dan Peraturan bupati,” kata Darwis Azis, S.Pd, M.Pd.

Jurnalis: Sudirman Hamid

ANTARAN l TAPAKTUAN-Setiap Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif di tingkatan manapun, para kandidat bermunculan dan bersaing ketat di kontestan demokrasi untuk meraih kursi DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD melalui Partai Politik (Parpol).

Agar tidak gagal paham, mari kita intip penghasilan tetap dan sah Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Selatan yang dibayar pemerintah dengan merujuk Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati Aceh Selatan.

Gaji dan tunjangan anak ketua dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diubah dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2023.

Pada Perpres Nomor 18 Tahun 2017 BAB III Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD. Bagian Kesatu Pasal 2 (!). Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: a. APBD, meliputi; uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan kelengkapan lain.

  1. Pimpinan dan anggota DPRD bersangkutan, meliputi; Tunjangan komunikasi insentif dan tunjangan Reses.
Baca Juga:  Kunker Ke Subulussalam, Pj Gubernur Aceh Sambangi Puskesmas dan KPH VI 

“Gaji Pimpinan (Ketua) DPRK Aceh Selatan dibayar daerah kisaran Rp 4 juta per bulan. Wakil Ketua lebih kurang Rp 3 juta.  Sedangkan anggota biasa di kisaran Rp 2 juta. Jumlah gaji ditambah tunjangan anak dibayar sesuai daftar,” sebut Sekretaris Dewan Darwis Azis, S.Pd, M.Pd kepada antaran, Senin (26/2/2024).

Selain gaji, anggota DPRK Aceh Selatan juga menerima tunjangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Selatan Nomor 55 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRK Aceh Selatan.

Gedung DPRK Aceh Selatan jalan Syech Abdurrauf, Tapaktuan. ANTARAN/Istimewa. Gedung Sekretariat Dewan Kabupaten Aceh Selatan. ANTARAN/Sudirman Hamid.

Adapun besaran tunjangan perumahan masing-masing anggota dibayar pemerintah sebesar Rp 9 juta per bulan. Sedangkan tunjangan transportasi per orang dewan maksimum dibayar Rp 12 juta setiap bulan.

Baca Juga:  Pemkab Aceh Jaya Sosialisasi Rancangan Bangun Koridor Hidupan Liar

“Total tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRK Aceh Selatan per orang berjumlah Rp 21 juta setiap bulan,” ujar Darwis Azis.

Didasari Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dana operasional, masih ada tunjangan tambahan yang berhak diterima pimpinan dan anggota DPRK Aceh Selatan dengan perhitungan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan sebesar 3 x Rp 2.100.000 atau sebesar Rp 6.300.000.

Pasal 6

(1). Kabupaten Aceh Selatan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah terendah, tunjangan Reses Pimpinan dan anggota DPRK diberikan sebesar 3 kali uang representasi Ketua DPRK.

(2). Besar tunjangan Reses bagi Pimpinan dan anggota DPRK sebesar 3 x Rp 2.100.000 atau sebesar Rp 6.300.000 setiap melaksanakan Reses.

Pasal 8. Basaran Dana Operasional (DO) Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan rincian sebagai berikut:

  1. Dana Operasional Ketua DPRK sebesar 2 x Rp 2.100.00 atau senilai Rp 4.200.000 setiap bulan.
  2. Dana Operasional Wakil Ketua DPRK sebesar 1,5 X Rp 1.680.000 atau sebesar Rp 2.520.000 per orang setiap bulan.
Baca Juga:  PJ Gubernur Aceh Jamin Tamu PON XXI Aceh-Sumut 2024 Nyaman

Menurut Darwis, pembayaran itu berdasarkan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dari data Realisasi APBK Tahun anggaran 2021.

A.Pendapatan Umum: PAD Rp 132.246.459.929,68. Dana bagi hasil Rp 18.836.567.218,00. Dana Alokasi Umum Rp 595.672.666.000,00. Jumlah Rp 746.755.693.147,68

B.Belanja PNS Rp 481.361.264.700,00. Kemampuan Keuangan Daerah (Rendah) Rp 265.394.428.447,68.

“Demikian gambaran pendapatan atau penghasilan anggota DPRK Aceh Selatan,” papar Darwis Aziz mengutip payung hukum sebagaimana tercantum di atas.

Sumber lain menyebutkan, jika dihitung atas dasar penghasilan sah, maka pendapatan yang diterima anggota DPRK Aceh Selatan seluruhnya selama 5 tahun lebih kurang Rp 1,5 milyar. Itu belum lagi uang keluar, kontribusi partai politik, kost politik dan pembiayaan lain. (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.