Persoalan Uang Rutin, Wakil Wali Kota Datangi Kantor DPKKD

Wakil Wali Kota, Drs. Salmaza, MAP
Bagikan:

“Bagaimana bisa GU, TU kantor kami tak juga masuk-masuk, kan gawat,” ungkap Salmaza, saat dikonfirmasi akui gagal bertemu karena tidak ada di kantor. 

Jurnalis : Khairul

ANTARAN|SUBULUSSALAM – Beberapa bulan persoalan biaya rutin kantor tidak cair, Wakil Wali Kota Subulussalam datangi Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) setempat, Rabu (4/10/2023).

Dikonfirmasi melalui WA-nya, Wakil Wali Kota, Drs. Salmaza, MAP mengatakan, alasan mendatangi Kantor DPKKD mau menemui kepala atau pegawai yang menangani biaya rutin kantor sekaligus memastikan persoalan biaya rutin wakil wali kota.

Baca Juga:  Hari Ketiga Idul Fitri, Polres Aceh Selatan Tingkatkan Pengamanan

“Bagaimana bisa GU, TU kantor kami tak juga masuk-masuk, kan gawat,” ungkap Salmaza, saat dikonfirmasi akui gagal bertemu karena tidak ada di kantor.

Dirinya sangat menyesalkan kondisi pembayaran biaya rutin atau honor lainnya yang hingga hari ini tak jelas realisasinya, bahkan viral menjadi tuntutan sejumlah tenaga honor, bhakti di daerah ini.

Menjawab antaran.com kenapa daerah selalu beralasan tidak ada uang, Salmaza menampik. Kata dia, bukan tak ada uang tetapi diindikasi tak sesuai peruntukannya atau digunakan tidak sesuai posnya.

Baca Juga:  Alhudri Minta TIM Penangan Stunting Bekerja Maksimal dan Ikhlas

Menyoal berita media ini, Selasa kemarin jika pihak DPKKD sebut akan membayar dua bulan honor aparatur kampong 2023 (Maret dan April) bulan ini, Salmaza akui tidak mengetahui pasti.

“Entah ke mana digunakan uang yang ada, padahal yang namanya rutin, honor sudah teranggarkan. Jadi kalaupun tidak dibayar dengan alasan tidak ada uang, diduga ada salah peruntukan,” jelas Salmaza.

Sementara oknum pihak rekanan pada hari yang sama melakukan pemalangan pintu Ruang kerja Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) DPKKD sebagai bentuk protes akibat terhadap sejumlah proyek yang sudah dikerjakan, anggaran tidak cair.

Baca Juga:  Komisioner BMK Nagan Raya Monitoring Proses Verifikasi Rumah Layak Huni

Sumber setempat mengatakan, tindakan ini dilakukan sebagai protes dan kecewa terhadap beberapa pekerjaan yang sudah rampung dalam setahun terakhir belum dibayar. Anehnya, alasan belum dibayar tidak jelas, di pihak lain rekanan sulit bertemu dengan Kepala BPKKD/Kuasa BUD. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.