Sejak pagi hingga sore tadi, berbagai isu berkembang tentang sosok Pj Bupati Bireuen yang akan ditunjuk Mendagri.
Jurnalis: Suprijal Yusuf
ANTARANNEWS.COM I BIREUEN – Siapa yang akan ditunjuk Mendagri sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bireuen menggantikan Muzakkar A Gani yang akan berakhir masa periodenya, Rabu (10/08/2022) besok, belum ada kejelasan hingga, Selasa (09/08/2022) sore.
Akibatnya, berbagai spekulasi muncul menganai nama sosok nama sebagai Pj Bupati Bireuen ditengah masyarakat setempat dalam dua hari terakhir.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh, Dr M Jafar SH MHum yang dikonfirmasi antarannews.com, Selasa pagi, mengakui belum mengetahui siapa nama yang akan ditunjuk sebagai Pj Bupati Bireuen.
“Sampai sejauh ini kami belum menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri atas nama Presiden siapa yang akan ditunjuk sebagai Pj Bupati Bireuen. Kemungkinan, untuk tidak terjadi kekosongan kepala pemerintahan di Bireuen akan ditunjuk pelaksana harian (Plh) Bupati oleh Pak Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Seperti biasa sesuai ketentuan Plh Bupati akan langsung ditunjuk Sekda setempat,” kata M Jafar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Bireuen, Syauqi Futaqi yang dkonfirmasi antarannews.com, Selasa sore, via telepon selularnya mengakui, kalau sampai sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi siapa yang akan ditunjuk sebagai Pj Bupati Bireuen menggantikan Muzakkar yang akan habis masa tugasnya, Rabu (10/08/2022) besok.
“Saya sendiri sampai saat ini belum mendapat informasi apapun tentang siapa yang akan ditunjuk Mendagri sebagai Pj Bupati Bireuen. Padahal, jabatan Bupati defitinif hasil Pilkada lima tahun lalu akan berakhir, Rabu besok,” katanya.
Meskipun begitu, politisi muda dari Partai Golkar itu, tetap mengharap kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavian supaya menunjuk sosok figur pemimpin pemerintahan transisi yang terbaik untuk daerahnya.
“Kita tetap mengharapkan pada Pak Mendagri untuk menunjuk Pj Bireuen sosok figur yang terbaik. Itu adalah harapan masyarakat Bireuen demi kemaslahan dan kemajuan daerah kami nantinya.
Kalau bisa kami berharap, semoga Pak Mendagri menunjuk putra Bireuen. Karena putra daerah tidak sulit lagi memimpin daerah ini, sebab dia pasti sudah mengetahui seluk-beluk Bireuen,” harap Syauqi.
Meskipun begitu, lanjut Syauqi, pihaknya tetap akan menerima siapa pun yang akan ditunjuk Mendagri sebagai Pj Bupati Bireuen nantinya.
“Kita akan siap bekerjasama, siapa pun orangnya yang akan menjadi kepala pemerintahan transisi Bireuen nanti yang ditunjuk pemerintah pusat. Karena kita yakin, Pak Mendagri akan memberikan yang terbaik untuk Bireuen,” tandasnya.
Menurut Syauqi, DPRK Bireuen beberapa waktu lalu sudah mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Bireuen ke Mendagri.
Ketiga nama tersebut adalah, Muktar Abda (Kadis Kelautan dan Perikanan Bireuen), Anwar (Kadis Syariat Islam Bireuen), dan Irwan (Kadis Pertanian Bireuen). “Kita berharap dari tiga nama ini yang dipilih Mendagri,” tandasnya.
Sementara, sejak pagi hingga sore tadi, berbagai isu berkembang tentang sosok Pj Bupati Bireuen yang akan ditunjuk Mendagri.
Bahkan, nama Jalaluddin yang kini menjabat sebagai Kasatpol PP Aceh sempat berembus kencang dalam dua hari terakhir hingga menjelang siang tadi, bakal menjadi Pj Bupati Bireuen, meskipun namnya tidak diusulkan DPRK setempat.
Namun, menjelang siang hingga sore tadi, nama Kepala BPSDM Aceh, Syaridin sempat mucul dan menjadi perbincangan hangat.
Putra kelahiran Pidie yang sempat mejabat Kepala Dinas Pendidikan Aceh ini, menjadi pembicaraan sebagai Pj Bupati Bireuen, karena dia dinilai juga sosok yang tepat menjadi Pj Bupati Bireuen dengan berbagai pengalaman di Pemerintah Provinsi Aceh selama ini.
Meskipun, namanya tak juga direkomendasi DPRK Bireuen ke Mendagri.
Kemudian belakangan muncul nama, Aulia yang kini menduduk jabatan eselon II di Sekjen DPR RI. Bahkan, nama Aulia yangputra Aceh itu, disebut-sebut belakangan sempat diusulkan DPRK Bireuen ke Mendagri.
“Saya tidak tahu pasti, soal nama Aulia ada diusul belakangan atau tidak.Kalau pun ada saya kira tak masalah, karena dia juga memenuhi syarat sebagai pejabat eselon II di pusat,” katanya.(*)
