Pj Camat Penanggalan Minta Kepala Kampong Fair Soal Pemilihan BPK

Pj Camat Penanggalan, Buyung Hitam Berutu (tengah). ANTARAN / Istimewa
Bagikan:

“Meskipun tidak ada ketentuan atau aturan khusus sosok yang disebut tokoh, paling tidak masyarakat pun bisa menilai jika tokoh yang ditunjuk logis,” jelas Buyung Hitam Berutu.

Jurnalis : Khairul

ANTARAN|SUBULUSSALAM – Pj Camat Penanggalan minta semua unsur aparatur kampong berlaku jujur dan adil, fair serta mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dalam kontestasi pemilihan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Periode 2024-2030, khususnya di lingkungan Kecamatan Penanggalan.

Demikian Pj. Camat Penanggalan, Buyung Hitam Berutu dikonfirmasi wartawan di kediamannya, Selasa (30/04/2024) menyahuti program Pemko Subulussalam yang akan menggelar Pemilihan Calon Anggota BPK di 81 kampong dalam lima kecamatan tahun ini.

Baca Juga:  Maju Sebagai Calon Ketua PWI Asel, Ini Pengalaman dan Karir Taufik Zass

Dalam menentukan pemilih utusan warga dusun dari berbagai unsur masyarakat berlatar belakang tokoh, seperti tokoh masyarakat, agama, wanita, pemuda dan lainnya, kepala kampong dan BPK dipastikan selektif dan benar-benar dinilai tokoh semua pihak, bukan penilaian sepihak untuk meredam hal negatif di masyarakat.

“Meskipun tidak ada ketentuan atau aturan khusus sosok yang disebut tokoh, paling tidak masyarakat pun bisa menilai jika tokoh yang ditunjuk logis,” jelas Buyung Hitam Berutu.

Merespon wartawan jika pemilihan calon anggota BPK selama ini terkesan tertutup, ada unsur kepentingan, sudah diset pra pemilihan sehingga muncul apatis masyarakat, Buyung Hitam tidak membantah.

Baca Juga:  Polres Aceh Selatan Musnahkan Ladang Ganja di Kluet Timur

Namun dia berharap, momen pemilihan kali ini harus lebih demokratis dan warga diberi kebebasan menjadi kontestan atau memilih serta tidak ada calon titipan.

Terkait tak sinkron antar kepala kampong dengan BPK menjadi indikasi alasan kampong tidak maju atau berbagai penilaian negatif lainnya sehingga diduga kepala kampong merasa sangat berkepentingan untuk penentuan anggota BPK, dinilai sikap yang kurang bijak. Kepala kampong dan BPK perlu bersinergi membangun kampong sekaligus mengayomi masyarakat.

“Kalau ada kontra antara kepala kampong dengan BPK, kita akui bagian dari demokrasi. Namun motivasi membangun kampong dan masyarakat diperlukan sinergi antara dua lembaga ini,” tegas Buyung Hitam, mantan Pj Kepala Kampong Dasan Raja, pastikan sentimen pribadi harus dikesampingkan demi kepentingan umum.

Baca Juga:  YARA Surati Kejari Abdya, Minta Selidiki Dugaan Penyerobotan Lahan Negara

Seperti disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Subulussalam, Irwan Faisal, SH, Senin (29/4/2024), dari 82 kampong di sana, hanya Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri tidak digelar pemilihan anggota BPK tahun ini karena Akhir Masa Jabatan, 2027.

Pemko, kata dia, telah menerbitkan Surat Edaran No.140/220/2024 tentang Penyampaian Jadwal Pemilihan Anggota BPK Tahun 2024, mengacu Perwal Subulussalam No.81 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPK dalam Wilayah Kota Subulussalam. Pendaftaran dimulai, 27 April s/d 3 Mei 2024 di setiap kampong.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.