Protes Raqan PP, Lembaga Penyiaran Aceh Nyatakan Sikap

Direktur Radio Muna FM Kota Subulussalam, Aceh Yasin Padang. ANTARAN/foto ist
Bagikan:

“Lalu, sejumlah kewajiban seperti pasal 16-18 tidak disertai hak berupa sumber anggaran untuk biaya produksi atas kewajiban itu. Pada pasal 26 anggaran KPIA dibebankan ke APBA, padahal sebagi lembaga negara mestinya memakai APBN,” sebutnya.

Jurnalis : Khairul

ANTARAN|SUBULUSSALAM – Memprotes Rancangan Qanun Penyelenggaraan Penyiaran (Raqan PP) di Aceh karena secara umum dinilai hanya memuat hal-hal yang terkait tuntutan pemerintah kepada media penyiaran, pada sisi lain kontribusi pemerintah kepada lembaga ini nyaris tidak dijelaskan secara rinci, lembaga penyiaran di Aceh nyatakan sikap.

Hal itu disampaikan, Direktur Radio Muna FM Kota Subulussalam, Aceh Yasin Padang, dalam riliesnya yang diterima Antran, Jumat (10/11/2023).

Baca Juga:  Pemerintah Resmi Naikan Harga BBM Subsidi dan Pertamax

Yasin Padang mengatakan, bersama 33 lembaga Penyiaran Radio di Aceh, disampaikan delapan pernyataan sikap terkait Raqan PP itu, yakni tidak dilakukan kajian komprehensif terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan terhadap tanggapan masyarakat atas konten siaran radio, banyak hal sudah diatur dalam UU Penyiaran SPS/P3 dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI), termasuk UU lain terkait, seperti Periklanan, Telekomunikasi dan UU Pokok Pers.

“Lalu, sejumlah kewajiban seperti pasal 16-18 tidak disertai hak berupa sumber anggaran untuk biaya produksi atas kewajiban itu. Pada pasal 26 anggaran KPIA dibebankan ke APBA, padahal sebagi lembaga negara mestinya memakai APBN,” sebutnya.

Baca Juga:  Investasi Rp 10,7 Triliun, Kehadiran PT Kotafajar Semen Indonesia Dinilai Jadi Peluang Tingkatkan PAD 

Produksi program, sebut Yasin Padang, pasal 16 sudah dilakukan di hampir semua lembaga penyiaran, khususnya radio. Banyak aspek dalam ekosistem penyiaran belum dicantumkan dalam Raqan Aceh dan tidak mendukung iklim investasi bidang penyiaran dan peningkatan SDM profesi penyiar.

Yasin Padang menilai, muatan Raqan PP tantangan bagi media penyiaran, sebagaima pasal 16 ayat (4). Penelitian tahun 2022 diketahui jika 80% Generasi Z di Aceh tidak menggunakan Bahasa Aceh sebagai bahasa sehari-hari.

“Lalu membumikan kembali Bahasa Aceh di kalangan masyarakat Aceh dinilai tidak tepat jika disandarkan hanya kepada media penyiaran. Pemerintah bertanggungjawab dan aktor utama dalam pembangunan di Aceh,” katanya.

Baca Juga:  Abah H Asnawi Ramli Nobatkan Dr Nurdin Santri Kehormatan Dayah BUDI Lamno

Lebih lanjut, katanya, dari sembilan Ruang Lingkup Pengaturan PP (pasal 2 ayat 3) ada poin krusial yang tidak dibahas lebih jelas dan mendalam, khusus poin d (media baru) terkesan dipaksakan masuk Raqan. Ada juga pasal rancu dan terpotong, seperti pasal 4 poin e, pasal 15 ayat (3).

“Berdasarkan alasan ini, pengesahan Raqan menjadi qanun dinilai tidak perlu dilakukan terburu-buru atau dapat ditunda. Selain itu, diskusi lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang belum jelas perlu dilakukan,” demikian Yasin Padang.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.