Realisasi Surat DPC Apdesi Kepada Wali Kota Soal Honor Aparatur Kampong Dipertanyakan

Surat DPC Apdesi kepada Wali Kota Subulussalam, 14 Agustus 2023, perihal Pembayaran Honorarium Aparatur Kampong, ditandatangani Ketua dan Sekretaris, Zulfan dan Wahda, SE dipertanyakan. Foto Ist
Bagikan:

“Kita dituntut bekerja, namun hak kita diabaikan,” kata Wahda, yang juga kepala kampong di Kecamatan Simpang Kiri.

Jurnalis : Khairul

ANTARAN|SUBULUSSALAM – Realisasi surat DPC Apdesi kepada Wali Kota Subulussalam, 14 Agustus 2023, perihal Pembayaran Honorarium Aparatur Kampong, ditandatangani Ketua dan Sekretaris, Zulfan dan Wahda, SE dipertanyakan.

Pasalnya, sebulan surat DPC Apdesi ditembuskan kepada Ketua DPRK, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKKD, DPMK Subulussalam dan DPD Apdesi Provinsi Aceh, hingga kini belum terealisasi.

Sekretaris DPC Apdesi, Wahda, SE dikonfirmasi, Minggu (18/9/2023) sangat menyesalkan. “Kita dituntut bekerja, namun hak kita diabaikan,” kata Wahda, yang juga kepala kampong di Kecamatan Simpang Kiri.

Fakta ini menambah catatan buruk kinerja Pemerintahan Wali dan Wakil Wali Kota, H. Affan Alfian Bintang, SE dan Drs. Salmaza, MAP (Bisa) di Bumi Sada Kata Kota Subulussalam, hasil Pilkada 2018 – 2019 silam.

Bahkan sejak dilantik 14 Mei 2019 atau empat tahun lebih memimpin hingga saat ini, nyaris jeritan para tenaga honorer, khususnya aparatur kampong (kepala kampong, kaur, kadus, BPG serta pengurus jamaah masjid) tidak pernah sepi.

Baca Juga:  DPW PA Abdya Bagi Seratus Lusin Sirup Untuk Eks Kombatan

DPRK sendiri pernah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyahuti dan memediasi keluhan di sana sekaligus merekomendasi agar Pemko Subulussalam segera membayar hak-hak para honorer di sana.

Rentetan terkini, unsur Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC Apdesi) Kota Subulussalam yang sangat prihatin dengan kondisi itu menyurati Wali Kota Subulussalam dan meminta dibayar honor aparatur kampong secepatnya.

Bukan cuma honor 82 kampong yang belum dibayar sejak Maret 2023 atau sudah dibayar hanya dua bulan (Januari – Februari), Pemko masih menyisakan utang kurang bayar satu triwulan 2022 (Oktober – Desember) kepada 23 kampong.

Beda lagi utang terhadap tenaga honorer lain, meski dalam tulisan ini fokus ditulis soal honor aparatur kampong.

Fakta sampai hari ini, sisa delapan bulan Bisa memimpin Kota Subulussalam terjadi berulang unjuk rasa, protes massa soal honor aparatur kampong didengungkan melalui organisasi yang menaungi kampong.

Bukan tidak digubris, acap Pemko berjanji menuntaskan keluhan di sana. Namun janji-janji itu, sebatas janji.

Baca Juga:  Tabrak Becak, Pemotor di Abdya Cedera Patah Tulang

Normal, 14 Mei 2024 akan berakhir masa Bisa memimpin Kota Subulussalam. Lalu, mungkinkah hutang itu akan diselesaikan sebelum ‘kekuasaan’ berakhir atau justru dititipkan kepada pelanjutnya.

Pasalnya, Bisa mensinyalir jika hutang di sana merupakan titipan hutang pemerintahan terdahulu ditambah kasus Covid-19 yang sempat populer di negeri ini sekira dua tahun lalu.

Namun mata masyarakat tidak tertutup, dalam kondisi upah para tenaga honorer ‘tidak dibayar’ tampak pembangunan fisik dan berbagai infrastruktur hingga kegiatan seremonial tidak pernah sepi di Bumi Sada Kata Kota Subulussalam.

Masyarakat dan Kota Subulussalam sangat berharap pemimpin negeri ini lebih amanah. Soalnya, Pilkada Subulussalam tak kurang dari setahun lagi.

Jika ikut dalam kontestasi Pilkada, Bisa mungkin menjadi rival karena Salmaza (sa) sudah dua periode menjadi wakil wali kota (sebelumnya dengan alm Merah Sakti) dan periode kedua bersama Bintang. Ditambah lagi isu pecah kongsi Bisa sudah tercium banyak orang.

Baca Juga:  Terkait Polemik Gedung Pers, Ini Penjelasan Kadis Kominsa Simeulue

Masih dipercayakah Bisa memimpin kota ini, baik sepaket atau menjadi rival, sulit diprediksi. Namun jika kandidat lain tak muncul, Bintang (Bi) bisa jadi sebagai ‘kandidat’ terkuat.

Pastinya, masyarakat sudah cermat. Banyak janji melalui visi dan misi dipopulerkan Bisa pra terpilih. Hasilnya, masyarakat tentu tak buta menilai karena empat tahun lebih ‘kekuasaan’ pernak pernik perjalanan kepemimpinan Bintang – Salmaza bisa dilihat jelas.

Kota Subulussalam yang makmur dan makin bermartabat, kini dan masa depan masih menjadi harapan. Bumi Sada Kata Kota Subulussalam berharap ada kandidat terbaik putra daerah ini ikut kontestasi Pilkada mendatang.

Sekelumit visi dan misi Bisa terkait peningkatkan kesejahteraan imam, khatib, bilal, ghorim, rubiah, insentif honorer dan kontrak di semua instansi dan tepat waktu pencairan dana kampong, boleh jadi sebagai barometer menentukan pilihan ke depan.

Apakah visi misi ringan ini berjalan setelah melihat fakta dan keluhan atau jeritan tenaga honorer, khususnya aparatur kampong? Masih layakkah dipilih untuk memimpin Kota Subulussalam, mari fahami dan renungkan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.