“Karna uang yang digunakan dari dana otonomi khusus, artinya uang masyarakat Aceh pasca konflik dulu, maka dari itu seharusnya DPRK dan DPRA mempertanyakan kenapa Pabrik PKS ini alasan tidak jadi beroperasi,” kata Rahmadi.
Jurnalis : Syamsurizal
ANTARAN|BLANGPIDIE – Pimpinan Wilayah pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Aceh melakukan kunjungan ke bekas calon Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) milik Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) di Kecamatan Babahrot atau tepatnya di Desa Ie Mirah, Sabtu (21/10/2023).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau keberadaan bangunan yang tidak termanfaatkan sejak 2010 lalu. Ketua PW Pemuda Muslim Aceh melalui Koordinator Cabang Barat Selatan Rahmadi Efendi menilai terbengkalainya bangunan ini sangat merugikan masyarakat Aceh.
“Karna uang yang digunakan dari dana otonomi khusus, artinya uang masyarakat Aceh pasca konflik dulu, maka dari itu seharusnya DPRK dan DPRA mempertanyakan kenapa Pabrik PKS ini alasan tidak jadi beroperasi,” kata Rahmadi.
Padahal, lanjutnya, periode pertama dan periode kedua Akmal Ibrahim sangat ingin mewujudkan PKS milik daerah ini beroperasi. Seharusnya bisa dilanjutkan proses sehingga bangunan ini memberikan manfaat kepada masyarakat Abdya sesuai peruntukannya.
PANSUS DPRK ABDYA
PW Pemuda Muslim Aceh meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya segera membentuk panitia khusus untuk menyelesaikan permasalahan pabrik ini agar tidak terbengkalai lebih lama dan mulai rusak akibat termakan usia.
“Tidak pantas DPRK Abdya diam saja menikmati dana Pokir namun tidak melakukan fungsi pengawasannya, ini pabrik puluhan milyar rupiah tebuang uang masyarakat, kenapa tidak dilakukan upaya-upaya agar proses pembangunan Pabrik PKS ini dilanjutkan,” sebutnya.
Dulu Pemkab Abdya beralasan bahwa aset ini milik provinsi dan minta supaya di hibahkan ke kabupaten, namun setelah dihibahkan malah dibiarkan begitu saja.
“Lakukan investigasi kenapa bisa tidak termanfaatkan seperti ini, siapa yang bermain mata sudah seharusnya dibedah oleh DPRK, jika memang tidak mampu berbuat apa-apa, pabrik PKS ini kembalikan saja ke Provinsi Aceh,” tuturnya.(*)
