Sisa Kesetiakawanan 4 Desember

Sumber Ilustrasi: akun Fb Bendera Aceh
Bagikan:

Kolumnis : Affan Ramli

Milad GAM, 4 Desember tahun ini memberi Wali Nanggroe Malik Mahmud perasaan campur baur. Bagai nano-nano, banyak rasanya. Tampaknya dia bahagia, dengan kedatangan Anies Baswedan ke Istana Lembaga Wali Nanggroe. Di waktu bersamaan, perasaanya terganggu. Sekaligus bingung, kenapa Kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh dikepung pihak kepolisian tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Juru Bicara Partai Aceh menyatakan keberatan dengan pengepungan itu. Partai-partai lokal lain, tidak ada yang bersuara. Bahkan parlok-parlok yang tumbuh dari rahim perjuangan yang sama, Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai SIRA. Semua terlihat diam dan berhati-hati dengan drama yang sedang dimainkan Polda.

Kontras Aceh satu-satunya yang muncul dari organisasi masyarakat sipil, melakukan kritik keras pada perilaku kepolisian, juga penalaran konyol Humas Polda. Mendalihkan pengepungan itu sebagai perlindungan objek-objek vital, memperlihatkan dua kemungkinan.

Pertama, Polda benar-benar kehabisan pilihan narasi yang dapat menjelaskan arogansi itu. Kedua, Polda tidak merasa penting memberi penjelasan yang rasional. Penjelasan asal-asalan, ugal-ugalan, bagian dari pertunjukan kekuasaan negara. Penjelasan lebay pun, atas nama pengamanan ketertiban Milad GAM, dipilih sebagai bentuk rasionalisasi paling membanggakan. Seakan Polda cukup percaya diri untuk mengatakan, kami tidak perlu alasan yang benar untuk mengepung kantor Parlok manapun.

Pamer kekuasaan, hanya dimungkinkan dalam situasi, dimana penguasa menilai suara perlawanan rakyat sudah berhasil dibungkam. Tapi jangan salah, keterbungkaman tidak melulu akibat represi negara. Malah lebih banyak, akibat menipisnya kesetiakawanan sesama kalangan masyarakat sipil atau masyarakat tertindas secara luas.

Baca Juga:  Hendri CH Bangun Nahkodai PWI Kembali ke Khittah

Kesetiakawanan itu sendiri, kata Sosiolog Emile Durkheim, mensyaratkan minimal dua rukun: pertama, perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, dan kedua, pengalaman emosional bersama.

Rukun kedua ini biasanya diikat dan dirawat melalui pelembagaan-pelembagaan identitas bersama. Seperti sebangsa, setanah air, seagama, se-etnik, sekabupaten, sekampung, semarga, seprofesi, sedarah, dan seorganisasi. Bahkan sealumni dan se-fans club.

Kesetiakawanan Aceh, tampak meredup secara konsisten dari tahun ke tahun sejak berakhirnya perang. Apakah ini berarti, orang-orang Aceh tidak lagi memiliki kepercayaan moral yang sama dan pengalaman emosional yang sama? Apakah Aceh sebagai ikatan identitas politik yang melampaui definisi batas wilayah, sudah tidak memiliki makna yang membumi?

Padahal, satu-satunya hasil menakjubkan dari kerja keras puluhan tahun Hasan Tiro, dimulai dari 4 Desember 1976, adalah kesuksesannya membangun kembali (rekonstruksi) imajinasi dan perasaan Aceh sebagai bangsa. Bangsa yang terpisah dari imajinasi kebangsaan Indonesia. Bermodal imajinasi itulah kesetiakawanan Aceh dibangun dan diperluas.

Sebagai bangsa, Tiro mengentalkan ulang rasa persaudaraan Aceh menembus sekat-sekat wilayah (Tengah Tenggara, Barat Selatan, dan Timur Utara), sekat kabupaten, dan sekat etnik (10 suku di Aceh). Pada tingkat tertentu, menembus batas identitas organisasi, profesi, dan agama.

Kesetiakawanan Aceh, satu-satunya alasan rakyat semerata gampong dari ujung ke ujung peduli pada penderitaan masyarakat Timur-Utara yang menderita selama operasi darurat militer (DOM). Tiba-tiba, semua ingin berbagi penderitaan berdarah-darah dengan perjuangan yang dipercayai bersama akan memperbaiki kondisi ketertindasan yang ada.

Tanpa kerja-kerja Hasan Tiro di masa lalu, generasi Aceh yang lahir di tahun 70-an dan 80-an telah kehilangan kemampuan mendefinisikan identitas nasionalnya. Lalu, perlahan-lahan menjadi sub-kebudayaan dari Sumatera Utara. Lebih kurang, seperti Langsa menjadi sub-kebudayaan Medan, induk produser tradisi baru dampak dari mercusuarnya perkembangan ekonomi di kota itu.

Baca Juga:  Pj Bupati Gayo Lues Ucapkan Selamat Datang Kepada Dandim Baru, Ini Harapannya

Untunglah, darah-darah yang tumpah selama perang pemisahan diri itu menjadi pupuk bagi penegasan ulang identitas imajiner Aceh sebagai suatu bangsa yang berbeda. Kebudayaan otentik Aceh lalu digali dan dicari-cari kembali, untuk dihidupkan. Aceh menyatakan diri bukan sub-kebudayaan Indonesia, apalagi Sumatera Utara.

Dengan sejarah dan kebudayaannya yang unik, kesetiakawanan Aceh telah dirajut kembali dengan apik oleh kerja-kerja intelektual yang tak mampu dilakukan para guru besar di kampus mana pun di Aceh, sejak Indonesia menjadi negara-bangsa hingga saat ini.

Sekarang, partai-partai politik lokal, pada dasarnya hidup dengan nyawa bermodal kesetiakawanan Aceh, warisan pemikiran Hasan Tiro. Sialnya, modal warisan itu gagal dikelola, dirawat, dan dikapitalisasikan menjadi kekuatan membangun ekonomi politik Aceh yang berbeda. Berbeda dari ekonomi politik Indonesia dan berbeda dari ekonomi politik Aceh periode lalu.

Ketimbang dikapitalisasi untuk kepentingan nasional Aceh, modal kesetiakawanan itu diperjual-belikan dengan cara yang buruk, untuk meraup beberapa keuntungan kecil untuk sekelompok kecil orang. Tidak pun mampu dikapitalisasi untuk kepentingan partai politik lokal tertentu.

Partai Aceh, sebagai entitas yang menyatakan diri sebagai satu-satunya pewaris sah pengguna modal yang dihadiahkan Hasan Tiro, benar-benar menjualnya dengan harga murah dan enceran. Orang-orang di dalamnya, hanya percaya, modal warisan Hasan Tiro itu akan segera habis dimakan kenangan, seiring bergeraknya waktu menjauh dari peristiwa perjuangan di masa lalu.

Baca Juga:  Hujan Deras, Jembatan Lawe Simeulue Tergenang Banjir

Mereka percaya, menyambut redupnya sisa-sisa modal sosial politik kesetiakawanan Aceh, perlu disiapkan modal baru. Berbentuk konsolidasi sumberdaya ekonomi, sebagai satu-satunya kekuatan pengikat paling kuat memastikan pasukan mereka dan para pendukung mereka di kampung-kampung tetap bisa patuh dan setia pada komando politik jangka panjang.

Dalam ungkapan lain, dulu boleh yakin, menjual cerita-cerita perjuangan saja sudah cukup untuk memenangkan Pilkada dan Pileg. Kini dan ke depan, hanya orang-orang yang berhasil mengkonsolidasikan sumberdaya ekonomi saja yang mendapat panggung dalam perpolitikan Aceh. Keyakinan ini fiks seratus persen, tanpa keraguan sebiji padi. Menghinggapi benak partai-partai politik lokal, mengikut jejak politisi partai-partai politik nasional.

Pengumpulan pundi-pundi sumberdaya ekonomi yang dikonsolidasikan pada orang per orang dalam komunitas pejuang kebangsaan Aceh itu, benar-benar efektif mengikis sisa-sisa kesetiakawan Aceh yang dibangun Hasan Tiro.

Saat ini, bukan cuma partai-partai politik lokal lain menikmati drama pengepungan Kantor Partai Aceh oleh Polda. Bahkan mantan-mantan kombatan lainnya dalam partai politik yang sama dari barisan sakit hati ingin melihat Mualem dan Malek Mahmud kelimpungan dengan “film” yang baru diputar itu.

Ini bisa juga dimaknai sebagai tindakan cek gelombang. Jika kesetiakawanan sudah selemah itu, pengepungan DPA Partai Aceh tidak menghasilkan riak gelombang protes apapun dari kekuatan yang ada, artinya Muzakir Manaf sudah matang untuk “dipanen,” seperti agen-agen Pemerintah Pusat memperlakukan buruk Irwandi Yusuf.

Sudah waktunya memainkan kartu baru!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.