Sisa Tunggakan Sewa Lahan, PT PSU Segera Lunasi ke Pemda Aceh Selatan

Armada Kapal laut mangkal di seputar Pelabuhan Tapaktuan, diduga menanti muatan material bijih besi PT PSU. ANTARAN / Sudirman Hamid.
Bagikan:

“Benar, masih ada sisa sewa lahan Rp 520 juta, perusahaan sudah berencana akan melunasi pada hari Senin, 23 Oktober 2023,” kata Rizal.

Jurnalis : Sudirman Hamid

ANTARAN|TAPAKTUAN – Pihak Perusahaan PT Pinang Sejati Utama (PSU) merespon cepat persoalan tunggakan sewa pakai lahan milik Pemda Aceh Selatan sebesar Rp 520 juta.

Tanggapan disampaikan Rizal, katanya, kalau hutang sewa pakai lahan tahun 2013-2020 memang benar. Antara perusahaan dengan Pemkab Aceh Selatan sudah ada kesepakatan dibayar secara dicicikan Rp 100 juta setiap pengapalan material bijih besi.

Baca Juga:  Mertua Maju Caleg 2024, Ketua PPK di Simeulue Mengundurkan Diri

“Benar, masih ada sisa sewa lahan sebesar Rp 520 juta. Walaupun sudah ada kesepakatan cicilan, namun perusahaan sudah berencana akan melunasi pada hari Senin, 23 Oktober 2023,” kata Rizal kepada antaranNews.com, Sabtu (21/10/2023) sore menanggapi berita sebelumnya.

Ia menjelaskan, membuktikan etikat baik, kami sudah mencicil dua kali pembayaran berjumlah Rp 200 juta pada setiap Pengapalan dari Rp 720 juta hingga tersisa Rp 520 juta.

Baca Juga:  Pemkab Aceh Selatan Beserta Forkopimda Gelar Upacara Ziarah Makam Pahlawan

Kendatipun demikian, Perusahaan mempertimbangkan untuk melunasi sisa tunggakan diluar perjanjian yang disepakati.

“Ini semata-mata untuk menjalin kerjasama yang baik antara perusahaan dan pemerintah daerah. InsyaAllah, hari Senin kami lunasi,” ujarnya.

Menanggapi tudingan pihak PT PSU mangkir dari rapat dengan Pemerintah Aceh Selatan, Rizal membantah pernyataan tersebut sama sekali tidak benar.

“Perlu kami klarifikasi, isu mangkir atau tidak mau menghadiri rapat tidak benar. Sejak direncanakan rapat (hari Jum’at-red) oleh Pemda Aceh Selatan sampai hari ini, PT PSU belum menerima undangan resmi dari pihak berkompeten,” aku Rizal.

Baca Juga:  Kejari Abdya Tingkatkan Status Kasus Dugaan Korupsi Tokopika Ke Tahap II

Disebutkan, sebagai mitra kerja, kami sangat menghargai setiap kebijakan pemerintah daerah. Jadi tidak mungkin mangkir dari rapat. Ini keliru, pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.