Staf Ahli Bupati Simeulue Buka Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, T Riduan, SP, membuka secara resmi Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Kabupaten Simeulue, Selasa (30/4/2024). ANTARAN / Istimewa
Bagikan:

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendekatkan akses pelayanan KB khususnya di wilayah perbatasan antar provinsi,”ujar Kepala Dinas DP3AKB, Supriman Juliansyah, S.Pi,MM.

Jurnalis : Ardiansyah

ANTARAN|SIMEULUE – Mewakili pimpinan Daerah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, T. Riduan, SP, membuka secara resmi Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Kabupaten Simeulue, Selasa (30/4/2024).

Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) setempat. Dihadiri Ketua Pokja akses kualitas layanan KB dan Kespro, BKKBN Provinsi, Farida, SE, MM, bersama rombongan, sejumlah perwakilan unsur Forkopimda dan para Camat di daerah itu.

Baca Juga:  Sekda Pastikan Penggunaan APBK Subulussalam 2024 Harus Efisien

Kepala Dinas DP3AKB Simeulue, Supriman Juliansyah, S. Pi, MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa KBKR adalah salah satu proyek nasional yang memilih wilayah khusus di perbatasan.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendekatkan akses pelayanan KB khususnya di wilayah perbatasan antar provinsi,”ujar Kepala Dinas DP3AKB, Supriman Juliansyah, S.Pi, MM.

Lebih lanjut, Supriman, memaparkan sumber daya yang ada Simeulue berupa 10 balai KB, 15 Puskesmas, satu RSUD dan 3 fasilitas kesehatan mandiri. Semua sumber daya tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten kepulauan itu.

Baca Juga:  Lewat Jumat Curhat, Kapolres Aceh Selatan Sampaikan Imbauan Kamtibmas Jelang Pilkada

Sementara, Farida, SE, MM, mengatakan kegiatan tersebut merupakan amanah UU 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Pada kesempatan itu dia juga menyinggung angka stunting di Aceh. Ia mengatakan angka stunging Aceh sudah menurun walaupun secara SKI masih berada pada angka 27 persen.

Sedangkan Staf Ahli Bupati, T. Riduan, SP, menyampaikan bahwa acara ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka kelahiran Total Fertility Rate dan juga meningkatkan angka prevalensi pemakaian alat kontrasepsi modern khususnya pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Simeulue.

Baca Juga:  Kasus Pengrusakan HP Wartawan Saat Demo di DPRA Berakhir Damai

“Akan tetapi, sampai saat ini, masih terdapat dikalangan masyarakat yang mengartikan bahwa program KB adalah kegiatan yang melarang kelahiran, sehingga terjadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program KB,”ujar Riduan.

Untuk itu, dikatakannya, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau banggakencana.

“Saya menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tujuan utama program KB bukanlah untuk melarang kelahiran melainkan untuk mengatur dan merencanakan kelahiran dengan baik,” pungkas T Riduan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.