Tekan Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur, MS Tapaktuan dan Pemkab Asel Teken MoU

Ketua Mahkamah Syari'ah Tapaktuan, Ervy Sukmawarti S.H.I, MH menandatangani MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran tentang upaya menekan angka pernikahan anak dibawah umur di Gedung Rumoh Inong Tapaktuan, Kamis (21/07/2022). Foto Diskominfosan Asel
Bagikan:

“Sangat disayangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi, tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Selatan,” ungkap Bupati Tgk Amran.

Jurnalis: Sahidal Andriadi

ANTARANNEWS.COM|TAPAKTUAN – Mahkamah Syar’iyah (MS) Tapaktuan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan laksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur.

Prosesi penandatanganan MoU antara Ketua Mahkamah Syari’ah (MS) Tapaktuan, Ervy Sukmawarti S.H.I, MH dengan Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran tersebut berlangsung di Gedung Rumoh Inong Tapaktuan, Kamis (21/7/2022).

Baca Juga:  Bupati Aceh Selatan Hadiri Peringatan 1 Muharram 1444 H di Pesantren Mudi Insafiah

Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran mengatakan, pernikahan bukanlah sekedar menjalin ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, namun lebih dari pada itu.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan diizinkan apabila mempelai laki-laki dan perempuan sudah berusia di atas 19 tahun,” papar Bupati Tgk Amran.

Maka dengan telah terbitnya undang-undang ini dan pembatasan usia pernikahan, lanjut Bupati Tgk Amran, dapat menurunkan angka pernikahan usia dibawah umur.

“Sangat disayangkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi, tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Selatan,” ungkap Bupati Tgk Amran.

Baca Juga:  Tingkatkan Sinergitas, Dandim 0107/Asel Gelar Komsos dengan Aparat Pemerintah

Penandatangan MoU ini, lanjut Bupati Tgk Amran, salah satu upaya Pemerintah Daerah bersama Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dan Instansi serta SKPK terkait untuk menekan angka pernikahan usia anak.

Bupati berharap, melalui perjanjian kerjasama ini dapat menjadi salah satu jalan yang efektif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Aceh Selatan.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Syar’iyah, Ervy Sukmawarti S.H.I, MH menjelaskan, terjadinya pernikahan anak dibawah umur ada 4 faktor yaitu, faktor budaya, faktor Pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial.

Baca Juga:  Desa Jokja Kecamatan Kuala Salurkan BLT Bagi 30 Orang Penerima Manfaat

“Mudah-mudahan dengan adanya MoU ini kita bersama bisa menekan angka pernikahan anak dibawah umur dan mengembalikan hak-hak anak, hak pendidikan serta hak kesehatan anak”, ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan, Fachrizal juga menyampaikan bahwa masalah perkawinan anak dibawah umur sangat memprihatinkan, karena dampaknya banyak kegagalan yang dialami oleh pasangan usia dini, serta pihak keluarganya.

“Dengan adanya regulasi peningkatan batas usia perkawinan, maka akan membuat praktik perkawinan anak dibawah umur berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali,” harapannya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.