Terkait Alsintan, Kejari Abdya Tetapkan Manager UPJA Tersangka

Manager Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) berinisial M ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi, Rabu (01/11/2023). Foto Ist
Bagikan:

“Terhadap kerugian keuangan negara itu, pihaknya telah melakukan ekspose perkara di BPKP Provinsi Aceh,” lanjut Kajari Heru.

Jurnalis : Rizal

ANTARAN| BLANGPIDIE – Manager Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) berinisial M ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tahun anggaran 2017-2020.

M ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat beberapa waktu lalu. Bahkan saat ini, tersangka M telah ditahan pihak Kejaksaan sesuai dengan surat perintah penahanan nomor Print-226/L.1.28/Fd.2/11/2023 tanggal 1 November 2023 di Lapas Kelas II Blangpidie untuk 20 hari kedepan.

Kajari Abdya, Heru Widjadmiko SH MH, Rabu (01/11/2023) melalui siaran pers yang diterima wartawan membenarkan penetapan tersangka M atas dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan Alsintan pada Distanpan Abdya.

Baca Juga:  Dewan Minta Dinkes Abdya Gerak Cepat Tangani Stunting

“Jadi saat ini tersangka M telah kita titipkan (tahan) di Lapas Kelas II Blangpidie untuk 20 hari kedepan. Penahanan ini dilakukan dengan alasan subjektif yang dikuatirkan tersangka akan melarikan diri dan hilangnya barang bukti,” kata Kajari Heru.

Setelah dilakukan proses penyelidikan, Tim Penyidik Kejari Abdya menemukan adanya estimasi perhitungan kerugian mencapai Rp 695.435.000.

Dimana, tersangka M diduga menyalahgunakan anggaran hasil biaya sewa yang tidak sesuai peruntukannya seperti setoran PAD, biaya perawatan dan jasa pengelola UPJA.

Kemudian, perkiraan tersebut muncul pasca adanya temuan kerusakan Alsintan diantaranya 39 unit traktor 4WD dan 19 unit Harvester Combine sesuai hasil pengamatan, penelitian lapangan dan pengecekan komponen utama.

Baca Juga:  Lestarikan Bahasa Daerah, Kecamatan Kluet Timur Terapkan Bahasa Daerah di Pengumuman

Bahkan pihak penyidik juga membawa ahli teknik mesin sekira tanggal 23 Oktober 2023 lalu di Gudang BBU Alue Penawa Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya.

Kajari Heru merincikan, bahwa dari 39 unit Traktor 4WD itu, ada 37 unit dalam kondisi rusak berat hingga tidak bisa difungsikan bahkan diantaranya ada tiga unit tidak bermesin. Sementara dua (2) unitnya lagi masih bisa beroperasi tapi tidak maksimal.

Kemudian, 19 unit Harvester Combine atau mesin potong padi dalam keadaan tidak berfungsi bahkan dua unit sudah tidak ada mesin lagi.

“Terhadap kerugian keuangan negara itu, pihaknya telah melakukan ekspose perkara di BPKP Provinsi Aceh,” lanjut Kajari Heru.

Terkait dengan kasus tersebut, tersangka M telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangan-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Baca Juga:  Pemkab Aceh Selatan Gelar Upacara Peringatan HUT KORPRI

Kemudian juga diatur dalam pasal 10 huruf a dan b Jo pasal 18 Undangan-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Sebagai informasi, Kejari Abdya baru menetapkan satu tersangka. Namun pihaknya saat ini masih terus melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut hingga kasus ini tuntas.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.