Terkait PAW Teuku Cut Rahman, DPRK Abdya Diminta tak Terburu-buru

Erisman SH selaku Kuasa Hukum Teuku Cut Rahman, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Selasa (28/03/2023). Foto ANTARAN / Istimewa
Bagikan:

“Meskipun otoritas Partai PNA merasa SK tersebut sudah final, yang pasti SK Pj Gubernur itu ada aturan dan mekanisme. Dalam pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan,” tutur Erisman.

Jurnalis : Rizal

ANTARAN|BLANGPIDIE – Terkait polemik pergantian antar waktu (PAW) Teuku Cut Rahman dari kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Kuasa Hukum Teuku Cut Rahman mengingatkan pihak legislatif untuk tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam memutuskan status kliennya bukan sebagai anggota Dewan lagi.

“Kita berharap DPRK jangan tergesa – gesa dalam melakukan PAW terhadap klien kami. Pasalnya, ada beberapa aturan yang perlu ditaati terlebih dahulu,” kata Erisman SH selaku Kuasa Hukum Teuku Cut Rahman dalam Pers Releasenya kepada AntaranNews.com, Selasa (28/03/2023).

Baca Juga:  Setengah Hektar Lahan Terbakar di Aceh Selatan

Menurut Erisman, jika tetap dipaksakan, maka akan berbenturan dengan Undang-Undang dan Peraturan pemerintah (PP), yakni Undang – undang No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (MD3).

“Dan PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ungkapnya.

Jika berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah itu, lanjutnya, maka hingga kini status keanggotaan kliennya (Teuku Cut Rahman) masih berstatus sebagai anggota DPRK pasca keluarnya SK Gubernur Aceh.

Baca Juga:  Muncul Percikan Api, PLN Tapaktuan Padamkan Sementara

“Meskipun otoritas Partai PNA merasa SK tersebut sudah final, yang pasti SK Pj Gubernur itu ada aturan dan mekanisme. Dalam pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan,” tutur Erisman.

Lebih lanjut, sambung Erisman, masalah PAW ini ada norma hukum yang mengatur serta status a quo sendiri yang sekarang sudah dalam proses upaya hukum. “Jadi agar tidak terkesan abuse of power mengingat eksekutif dan legeslatif sebagai lembaga negara yang sejajar. Dimana, keduanya merupakan mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan,” ulasnya.

Baca Juga:  Puluhan Sanggar Ikuti Festival Seni Budaya, Masyarakat Gayo Lues Diajak Menjaga dan Melestarikan

Lebih lanjut, Erisman mengatakan, siapa saja berhak mengaku dan menafsirkan SK Pj Gubernur itu sudah final. Tapi perlu dikaji kembali sehingga jangan sempat mengangkangi aturan.

“Kita ingatkan lagi, dan berharap agar DPRK tidak terburu-buru, yang justru akan mengangkangi aturan itu sendiri,” tandas Erisman.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.