Terkait Pelanggaran Syariat, Ini Pernyataan Sikap MPU Aceh Selatan

Rakor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Selatan yang berlangsung di Aula Sekretariat MPU Aceh Selatan, Selasa (14/03/2023). Foto MPU Asel
Bagikan:

“Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar mencabut izin dan menutup usaha wisata yang melanggar Syariat Islam,” kata Ketua MPU Aceh Selatan, Tgk H Armiya Ahmad.

Jurnalis : Sahidal Andriadi

ANTARAN|TAPAKTUAN – Terkait pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Selatan lahirkan lima poin dalam pernyataan sikapnya.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan berdasarkan hasil rapat koordinasi MPU Aceh Selatan yang berlangsung di Sekretariat MPU setempat, Selasa (14/03/2023).

Adapun poin – poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap dimaksud diantaranya, menyesali dan mengecam keras terjadinya pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan.

“Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar mencabut izin dan menutup usaha wisata yang melanggar Syariat Islam,” kata Ketua MPU Aceh Selatan, Tgk H Armiya Ahmad.

Selanjutnya, sesuai hasil rapat koordinasi tersebut, lanjut Tgk H Armiya Ahmad, MPU Aceh Selatan meminta agar memproses pelaku dan para penyedia termasuk pengelola usaha wisata yang melanggar Syariat Islam.

Baca Juga:  Pasca Banjir Bandang, Disdukcapil Aceh Selatan Buka Layanan Administrasi Kependudukan di Ladang Rimba

“Pemerintah Kabupaten melakukan penanganan secara cepat dan antisipasi agar tidak terulang lagi. Terakhir, seluruh unsur terkait mulai dari dusun, gampong, kecamatan serta kabupaten untuk bersinergi sehingga tidak terjadi kejadian serupa,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hibah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Selatan di bantu jajaran Polisi Militer (POM) dan Polri menggerebek warung Bukit Malambai Gampong (desa) Gunung Kerambil, Kecamatan Tapaktuan Minggu (12/03/2023) sekira pukul 14.30 WIB.

Kepala Satpol PP/WH Aceh Selatan, Dicky Ikhwan melalui Kepala Bagian Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam (PPD dan SI), Rudi Subrita membenarkan pihaknya bersama personel POM dan Polri melakukan pengeledahan di sebuah café di kawasan Gunung Kerambil kemarin.

“Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti alat kontrasepsi berupa kondom bekas pakai. Lima pasangan non muhrim dalam pondok yang diduga didesain khusus,” ujar Rudi Subrita saat dikonfirmasi antarannews.com, Senin (13/03/2023).

Baca Juga:  Caleg DPRK Mistan Aulia Ucapkan Terima Kasih Kepada Pemilih

Menurut Kabid PPD dan SI Satpol PP/WH Aceh Selatan itu, dilihat dari kondisi bangunan pondok, terindikasi pemilik café sengaja menyediakan tempat esek-esek kepada pelanggan yang singgah.

“Hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaku pelanggar Qanun Aceh nomor 06 tahun 2014 tentang hukum jinayat, diketahui harga sejumlah minuman dan makanan di Café Bukit Melambai yang digerebek 200 persen lebih mahal dari harga normal,” sergah Rudi Subrita.

Diakui Rudi Subrita, informasi tentang café tersebut di duga ada muda-mudi bermesum terendus dari pengakuan salah seorang wanita yang hamil diluar nikah. Dari pemeriksaan petugas berwenang, ia mengaku hamil setelah bermestraan (bermuatan mesum) di lokasi café itu.

Lebih detail, ia membeberkan inisial lima pasangan non muhrim yang digerebek di café Bukit Melambai, R (25) penduduk Pulo Paya Kecamatan Trumon dan pasangannya G (21) asal Pucuk Lembang Kluet Timur. RF (23) berdomisili di Kluet Utara dengan pasangan gadisnya N (20) dari Trumon Timur.

Baca Juga:  Resmikan Masjid Apung An-Nur, Ini Pesan Bupati Tgk Amran

Kemudian N (31) alamat Tangan Tangan Kabupaten Abdya berpasangan E (28) asal Kampung Paya. Selanjutnya, H (20) penduduk Keumumu, Labuhanhaji Timur berpasangan dengan RA (27) asal Labuhanhaji. Seterusnya, IN (22) asal Manggeng dan pasangannya SA (21) dari kabupaten Abdya.

“Usai digerebek, kelima pasangan non muhrim diamankan ke Kantor Satpol PP dan WH untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut. Pasangan yang diduga pelanggar Syariat Islam ini akan kita proses sesuai peraturan yang berlaku di bumi Provinsi Aceh,” jelasnya.

Disampaikan Rudi Subrita, temuan hasil penggeledahan ini dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Pemilik warung (café) juga akan dipanggil untuk dialkukan proses penyelidikan karena diduga menyediakan tempat berbuat maksiat.

“Ini merupakan preseden buruk bagi Aceh Selatan, maunya kita pondok-pondok tertutup yang tersedia di lokasi warung/café harus dibongkar. Apalagi kehadiran pondok esek-esek dan remang-remang itu disinyalir meresahkan masyarakat,” tutup Rudi Subrita.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.