Terkait Status Tanah di Pante Geulumpang, Pengadilan Sarankan KUD di Abdya Ajukan Gugatan

Ketua PN Blangpidie, Zulkarnain SH MH (tengah) didampingi Juru Bicara Sutan Arfaiz dan Hakim Pengawas, Rabu (20/7/2022) memberikan keterangan pers untuk mengklarifikasi terkait kedatangan pihak KUD Ingin Jaya beberapa waktu lalu ke pengadilan mengenai status kepemilikan tanah di Kecamatan Tangan-Tangan. ANTARAN / RIZAL
Bagikan:

“Silahkan ajukan gugatan ke Pengadilan, agar masalah ini tidak terjadi simpang siur dan salah penafsiran,” kata Sutan Arfaiz didampingi Hakim Pengawas di Gedung Pengadilan setempat.

Jurnalis : Rizal

ANTARANNEWS.COM|BLANGPIDIE – Terkait kepemilikan tanah yang berlokasi di Desa Pante Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Pengadilan Negeri (PN) Blangpidie, menyarankan pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Ingin Jaya untuk mengajukan gugatan jika objek tanah yang diklaim secara sah merupakan milik KUD tersebut.

Pernyataan itu disampaikan pihak Pengadilan setelah adanya bentuk permintaan klarifikasi dari pihak KUD Ingin Jaya yang datang langsung ke Pengadilan Negeri (PN) Blangpidie pada Senin (18/7/2022) lalu bersama sejumlah perwakilan warga Kecamatan Tangan-Tangan lainnya.

Mereka — pihak KUD — dan para Kepala Desa — Keuchik — ingin mendapatkan jawaban terkait isi putusan akta perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bpd, sehingga di tanah seluas 25×50 meter itu sudah terpasang pamflet atas nama orang lain.

Baca Juga:  KIP Aceh Selatan Nonton Bareng Bersama Santri Pesantren Jabal Rahmah

Maka dari itu, Ketua PN Blangpidie, Zurkanain SH MH melalui Juru Bicara Pengadilan, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga SH, kepada wartawan, Rabu (20/7/2022) menyarankan pihak KUD untuk mengajukan gugatan resmi sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

“Silahkan ajukan gugatan ke Pengadilan, agar masalah ini tidak terjadi simpang siur dan salah penafsiran,” kata Sutan Arfaiz didampingi Hakim Pengawas di Gedung Pengadilan setempat.

Mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan pihak KUD dalam sejumlah media massa, Sutan Arfaiz menjelaskan, putusan dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Bpd yang diterbitkan oleh Pengadilan merupakan putusan akta perdamaian antara kedua belah pihak yang mengajukan gugatan, bukan putusan ingkrah terhadap sebuah perkara perdata yang berjalan dipersidangan pada umumnya.

Perlu diketahui, sesuai prosedur dan alur penyelesaian Perkara Perdata, bahwa gugatan tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada. Dimana, Pihak Penggugat dalam hal ini Mustafa telah menggugat Nasruddin dan Safrizal ke PN Biangpidie pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 dan selanjutnya perkara tersebut didaftarkan dengan Nomor Perkara 1/Pdt.G/2019/PN Bpd. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, terhadap perkara gugatan wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu.

Baca Juga:  Pemkab Aceh Selatan Jalin Kerja Sama Dengan IKH Medan, Ini Kata Bupati Tgk Amran

Pada waktu itu, Hakim Mediator Rudi Rambe SH yang memimpin jalannya mediasi pada tanggal 21 dan 28 Februari 2019 melaporkan bahwa perkara gugatan tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak pada hari Kamis, 28 Februari 2019. Sehingga prosedur yang dilakukan PN Blangpidie telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perlu kami jelaskan sedikit, mediasi ini adalah arternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Bahkan para pihak tidak dibebankan pembuktian sebagaimana biasa dilakukan pada proses pemeriksaan perkara perdata secara kontradiktoir di sidang Pengadilan,” lanjut Sutan Alrfaiz.

Lebih lanjut, Sutan menjelaskan, siapapun pihak yang merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah objek tanah tersebut, dipersilahkan mengajukan gugatan ke PN Blangpidie, dan nantinya Pengadilan akan memeriksa perkara ini melalui tahapan-tahapan dan proses hukum acara yang ada, sesuai kacamata hukum.

Baca Juga:  Genjot Ketahanan Pangan, Pj Bupati Aceh Selatan Serah 1.037 Buku Rekening dan Traktor di Pasie Raja

Mengenai adanya pemasangan pamflet di lokasi tanah, secara tegas pihak PN Blangpidie menyatakan tidak pernah melakukan pemasangan palang kepemilikan tanah dan bangunan apapun di lokasi objek sengketa tersebut, serta tidak pernah memerintahakan pihak manapun untuk merusak dan memagari tanah objek sengketa, dikarenakan PN Blangpidie belum pernah melakukan eksekusi terhadap objek sengketa di lokasi tersebut.

“Maka menurut kami, jika masyarakat menduga adanya tindakan penyerobotan lahan ataupun pengrusakan pada objek sengketa oleh oknum-oknum yang dianggap tidak bertanggungawab segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar dilakukan proses penegakan hukum yang berlaku. Jadi nantinya tidak ada lagi yang berspekulasi liar terhadap masalah ini,” demikian tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.