Tidak Hadiri Pembahasan RAPBA 2024, DPRA Desak Presiden Copot Pj Gubernur Aceh

Konferensi pers di DPRA, ANTARAN / Foto Komparatif.id
Bagikan:

“Dengan sikap Pj demikian, DPR Aceh mengatakan pembahasan APBA tidak dapat berjalan dengan baik, dan pengesahannya tidak akan tepat waktu,” katanya.

Jurnalis: Sudirman Hamid

ANTARAN | BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki sepanjang pembahasan RAPBA 2024, tidak pernah memenuhi undangan Parlemen Aceh. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Raja Keumangan, Selasa (31/10/2023)

Dikutip dari Komparatif.id, Ketua DPRA dan seluruh ketua fraksi meminta Presiden Joko Widodo mencopot Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Dikatakan, pihaknya telah menyurati Pj Gubernur Aceh sebanyak tiga kali. Baru- baru ini, Achmad Marzuki membalas surat DPRA, dengan isi tidak dapat memenuhi undangan DPRA, karena harus berangkat ke Jakarta memenuhi undangan Presiden.

Baca Juga:  UTU dan Mahkamah Konstitusi Tandatangani Kerjasama

“Sayangnya, meski membalas surat DPRA, tapi Achmad Marzuki tidak memberikan waktu alternatif supaya kedua belah pihak dapat duduk bersama,” sebutnya.

Selain itu, kata Teuku Raja Keumangan, sikap Achmad Marzuki bertolak belakang dengan isi pidatonya saat pelantikan Ketua DPRA Zulfadli, pada 19 Oktober 2023.

“Saat itu dia berkomitmen bersedia membangun komunikasi dan menerima masukan dari DPR Aceh terkait pelaksanaan pembangunan, dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tepat waktu,” katanya.

Lebih lanjut, katanya, sejak pembahasan rancangan dibahas, DPR Aceh telah mengirimkan Surat sebanyak tiga kali. Surat tersebut berisi undangan kepada Pj Gubernur Aceh hadir ke pembahasan supaya ditemukan titik temu rencana pembangunan.

Baca Juga:  Polres Aceh Selatan Amankan Kunjungan Pj Gubernur Aceh

“Sejak komitmen itu disampaikan kepada DPR Aceh di depan khalayak, kami telah mengirimkan surat undangan sebanyak tiga kali. Masing-masing tanggal 19, 20, dan 30 Oktober. Dua surat sebelumnya tidak dijawab dan Pj tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Baru surat ketiga dibalas, itupun isinya berisi pemberitahuan bila Pj tidak dapat memenuhi undangan kami,” sebut Teuku Raja Keumangan.

Menurutnya, sikap Pj Gubernur merupakan bentuk tidak adanya penghormatan terhadap lembaga wakil rakyat. Oleh karena itu pihak legislatif akan segera melaporkan ke Kemendagri.

Baca Juga:  Eks Panglima GAM Wilayah Aceh Selatan Bantah Petani Sawit Caplok Kawasan Rawa Singkil

“Dengan sikap Pj demikian, DPR Aceh mengatakan pembahasan APBA tidak dapat berjalan dengan baik, dan pengesahannya tidak akan tepat waktu,” katanya.

Selain itu, sebut Teuku Raja, rencana penempatan anggaran untuk PON 2024, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), dan Pemilu 2024, akan tidak dapat dibahas. Kondisi ini bukan saja merugikan Aceh, tapi juga merusak agenda nasional di Aceh.

“Bila tidak berubah dan terus menerus bersikap tidak kooperatif, Ketua DPR Aceh Zulfadli, bersama Wakil Ketua Teuku Raja Keumangan, Dalimi, dan seluruh ketua fraksi, meminta Presiden mencopot Achmad Marzuki dari posisi Pj Gubernur Aceh,” pungkasnya.(*)

 

Sumber: Komparatif.id

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.