Tuntut Cabut Izin PT BMU, Ratusan Masa Lakukan Aksi di Kantor Bupati Aceh Selatan

Peserta unjuk rasa lakukan orasi tuntut cabut izin PT BMU di Kantor Bupati Aceh Selatan. ANTARAN / Sahidal Andriadi
Bagikan:

“Sekarang air tersebut sudah masuk ke sawah dengan lumpur. Ini tentu akan membuat kami terdampak gagal panen, karena mereka melakukan perendaman dengan sianida,” katanya.

Jurnalis : Sahidal Andriadi

ANTARAN|TAPAKTUAN – Ratusan warga Kluet Raya, yang tergabung dalam Satuan Pemuda Kluet Tengah (SAPA KLuT) mendatangi Kantor Bupati Aceh Selatan untuk menyampaikan tuntutan masyarakat terkait perusahaan tambang PT Beri Mineral Utama (BMU), Rabu (30/08/2023).

Dengan membawa berbagai poster, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mencabut izin perusahaan tambang PT BMU yang berada di gampong Simpang Tiga, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan tersebut.

Baca Juga:  Jalur Transportasi Antar Provinsi Terendam Banjir, Harga Cabai Rawit di Bener Meriah Anjlok

Amatan antaran, para pserta unjuk rasa tersebut disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan, Cut Syalisma dan beberapa anggota DPRK Aceh Selatan, yakni Amiruddin, Baital Mukadis, Ridwal, Hadi Suriya dan Zamzami.

Sutrisno, Koordinator aksi tersebut menyampaikan ke khawatiran warga di Kluet Raya khsusnya Kluet Tengah tentang imbas dari aktivitas pertambangan yang di lakukan PT BMU tersebut.

Lebih lanjut, kata Sutrisno, akibat aktivitas yang dilakukan perusahaan tambang tersebut menyebabkan aliran sungai Menggamat keruh dan berlumpur, karena sungai tersebut adalah sungai adat.

Baca Juga:  Ulet Bertugas, Tiga Abdi Negara di Sawang Sabet Penghargaan dari Polres Aceh Selatan

“Sekarang air tersebut sudah masuk ke sawah dengan lumpur. Ini tentu akan membuat kami terdampak gagal panen, karena mereka melakukan perendaman dengan sianida,” katanya.

Setelah peserta aksi menyampaikan orasinya, Pemerintah Daerah bersama DPRK Aceh Selatan sepakat apa yang menjadi tuntutan masyarakat Kluet Tengah umumnya Kluet Raya, dan mereka meminta waktu tujuh hari memproses rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk mencabut izin perusahaan PT BMU tersebut.

Baca Juga:  Polres Bener Meriah Raih Treasury Award DJPB Provinsi Aceh

“Kami selaku mewakili dari pada masyarakat, mengatakan, pihaknya akan meneruskan, karena wewenang ini adalah ada di pemerintah provinsi, kita hanya bisa merekomendasikan kepada pemerintah provinsi agar tuntutan masyarakat Kluet Tengah ataupun Kleut Raya dapat dipenuhi sesuai dengan permintaan masyarakat,” demikian sebut Amiruddin, Ketua DPRK Aceh Selatan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.