Unjuk Rasa BPD Se Kabupaten Simeulue di Kantor Bupati, Minta Gaji dan Tunjangan Dinaikkan

BPD Se Kabupaten Simeulue saat melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati setempat, Kamis (16/03/2023). ANTARAN / ARDIANSYAH
Bagikan:

“Kita meminta Pemerintah Daerah bisa memperhatikan BPD. Salah satunya hak BPD seperti kenaikan gaji dan tunjangan, sebab tanggung jawab BPD di Desa sangat banyak mulai masyarakat yang bermasalah sampai di pengawasan Dana Desa,” ujarnya Koordinator Aksi, Alis Anizar.

Jurnalis : Ardiansyah 

ANTARAN|SIMEULUE – Ratus anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se Kabupaten Simeulue yang tergabung dalam Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simeulue menggelar aksi unjuk rasa atau demo di Kantor Bupati setempat, Kamis (16/03/2023).

Aksi unjuk rasa tersebut dikoordinator lansung oleh Ketua PABPDSI Kabupaten Simeulue, Alis Anizar. Saat berlangsung aksi di depan kantor Bupati, mereka disambut oleh Pj Bupati Simeulue, Ahmadlyah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Asludin M.Kes serta Forkopimda.

Baca Juga:  Melanggar Aturan, 270 APK Peserta Pemilu di Simeulue Ditertibkan

Petisi yang disampaikan koordinator aksi diantaranya, kenaikan tunjangan BPD, kenaikan gaji Ketua BPD dan anggota, kelangkaan minyak tanah di Simeulue, Listrik PLN sering mati tidak menentu, PDAM sering macet dan ternak berkeliaran di jalan yang sering makan korban.

Koordinator aksi sekaligus Ketua PABPDSI Kabupaten Simeulue, Alis Anizar mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue agar menaikkan gaji ketua BPD dan anggota serta menaikkan tunjangan BPD Se Kabupaten Simeulue.

Baca Juga:  Pj Sekda Simeulue Jenguk Korban Yang Dianiaya WNA

“Kita meminta Pemerintah Daerah bisa memperhatikan BPD. Salah satunya hak BPD seperti kenaikan gaji dan tunjangan, sebab tanggung jawab BPD di Desa sangat banyak mulai masyarakat yang bermasalah sampai di pengawasan Dana Desa,” ujarnya Koordinator Aksi, Alis Anizar.

Sementara itu, Pj Bupati Simeulue, Ahmadlyah mengatakan, menyangkut permintaan kenaikan gaji dan tunjangan, Pemkab Simeulue belum bisa berjanji untuk menaikinya, karena gaji Ketua BPD dan anggota DPD serta besaran tunjangannya sudah diatur dalam aturan.

“Karena sumber anggaran untuk gaji BPD dan anggota dari Dana Desa dan kemudian disesuaikan dengan pendapatan Daerah. Aturan dari pusat yang menentukan gaji BPD, kalau pusat sudah merubah aturannya maka di daerah pun berubah,” jelasnya.

Baca Juga:  Cuaca Masih Memburuk, Harga Ikan Naik Mencapai 70 Persen

Menurutnya, Pemkab tidak bisa melanggar aturan, namun jika diminta untuk mencari solusi bagaimana cara untuk menaikkan gaji Ketua BPD dan anggota sekaligus tunjangannya, menurut Pj Bupati Simeulue DPMD yang mungkin bisa menentukan jikapun itu ada Anggarannya.

Pantauan antarannews.com di lokasi, pihak keamanan dari Polres Simeulue, Kodim Simeulue, Lanal Simeulue serta Satpol PP menjaga ketat saat aksi unjuk rasa BPD se Kabupaten Simeulue berlangsung.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.