Usulan Pj Bupati 75 Kabupaten/Kota Termasuk Aceh Selatan Paling Lambat 9 Agustus 2023

Surat Mendagri yang ditandatangan Sekretaris Jendral, Dr. H. Suhajar Diantoro, M. Si. ANTARAN/Foto Istimewa. 
Bagikan:

“Penjabat Bupati/Walikota yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan September 2023. Perlu mengisi kekosongan, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan,” ujar Sekjen Mendagri, Dr.H.Suhajar Diantoro,M. Si. 

Penulis : Sudirman Hamid

ANTARAN|TAPAKTUAN – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) menyurati 75 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota tentang usulan nama calon Penjabat (Pj) bupati/walikota se Indonesia termasuk Aceh Selatan dan Kota Sabang.

Dalam surat resmi Nomor: 100.2.1.3/3736/SJ, di keluarkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2023, sifat segera dan ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dr.H.Suhajar Diantori, M.Si disampaikan tiga butir penting untuk segera ditindaklanjuti oleh 75 ketua DPRK di 27 Provinsi.

“Penjabat Bupati/Walikota sebagaimana daftar terlampir akan berakhir masa jabatannya pada bulan September 2023. Perlu mengisi kekosongan bupati/walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan,” tulis Sekjen Mendagri.

Berkenaan hal tersebut, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengusulkan tiga nama calon Pj bupati/walikota dengan orang yang sama atau berbeda untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam menetapkan Penjabat bupati/walikota.

“Usulan nama calon Penjabat bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada poin dua disampaikan paling lambat tanggal 9 Agustus 2023 kepada Mendagri,” papar Suhajar Diantoro dalam surat tersebut.

Menurut Sekretaris Jendral Mendagri, berdasarkan amanat pasal 201 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Menegaskan, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat Penjabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Baca Juga:  Sekda Abdya Buka Forum Perangkat Daerah, Bahas Penyusunan RKPD 2024

Pada ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Penjabat Gubernur, penjabat bupati dan Walikota masa jabatannya satu tahun dan dapat diperpanjang satu berikutnya dengan orang yang sama/berbeda.

Surat Kemendagri RI tersebut turut ditembusi (disampaikan) kepada Presiden Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Kabinet, Wakil Mendagri. Gubernur/Pj Gubernur terkait.(***)

Menanti Kehadiran Pj Bupati Aceh Selatan Diantara Harapan Warga

Ketua DPRK Aceh Selatan, Amiruddin,S.H. ANTARAN /Foto Dokumentasi.

“Hasil kesepakatan bersama, DPRK Aceh Selatan sudah mengkrucutkan tiga nama sebagai calon Pj Bupati untuk direkomendasi ke Mendagri hingga batas tanggal 9 Agustus 2023,” ujar Ketua DPRK Aceh Selatan.

HANYA menunggu waktu, perjalanan kepemimpinan Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran,S.H akan berakhir pada 27 September 2023 atau setara lebih kurang 57 hari lagi. Dalam renggang waktu tersisa, warga menanti penuh renungan, siapa gerangan sosok Penjabat (Pj) Bupati yang akan ditetapkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendari).

Pantauan antaran, menanti lahirnya bupati/wakil bupati definitif hasil Pilkada serentak tahun 2024, pucuk pimpinan dan kelangsungan roda pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan akan diisi Pj bupati atas kewenangan Kemendagri.

Sebelum ujung pena Mendagri menetapkan Pj Bupati Aceh Selatan, dentingan isi hati, harapan dan pertanyaan seputar bakal sosok mulai menghiasi ruang publik di Kabupaten produsen Pala hingga berselancar ke warung-warung kopi.

Diantara tiga nama yang akan direkomendasikan DPRK Aceh Selatan, siapa sesungguhnya bakal Pj Bupati Aceh Selatan yang akan “digendong” Kemendagri untuk melanjutkan roda pemerintahan dalam mewujudkan kemajuan daerah.

Baca Juga:  Pemkab Abdya Serahkan Bansos Sembako untuk 639 Penyandang Disabilitas

Menjejaki batas waktu penantian kehadiran Pj Bupati, penulis mengkonfirmasi Ketua DPRK Aceh Selatan, Amiruddin,S.H melalui percakapan telepon seluler, Senin (7/8/2023). Dirinya mengaku sudah merekomendasikan tiga nama, namun belum saatnya dipublikasi.

“Hasil kesepakatan bersama, DPRK Aceh Selatan sudah mengkrucutkan tiga nama sebagai calon Pj Bupati untuk diusulkan ke Mendagri dengan batas waktu tanggal 9 Agustus 2023. Tiga nama tersebut belum bisa dipublikasi,” ujar Amiruddin mengaku baru landing di Bandara.

Ia menambahkan, tugas DPRK hanya, merekomendasi, rakyat menaruh harapan dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun kebijakan dan kewenangan penuh atas keputusan Presiden melalui Mendagri.

“Mohon sabar bang, tiga nama yang direkomendasi untuk diusulkan ke Mendagri segera kami sampaikan ke media untuk dipublikasi. Mudah-mudahan sesuai harapan masyarakat,” cetus Amiruddin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Sekatan, T Bustami SE, tidak menyangkal pihaknya telah merumuskan tiga nama calon Pj Bupati untuk diusulkan ke Mendagri.

“Tiga nama tersebut belum final, bisa saja terjadi perubahan. Detailnya, mohon dikonfirmasi pak Ketua Amiruddin. Sehingga tidak salah penafsiran,” jawab Bustami ringkas.(***)

Sepenggal Catatan Aceh Selatan

Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir. ANTARAN / Foto Dokumen Pribadi

“Aceh Selatan negeri makmur, aman dan damai serta kaya keindahan alam. Dibawah kepemimpinan Tgk Amran, Aceh Selatan terus berkembang dan maju,” kata Teuku Mudasir. 

PEMBENTUKAN Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956.

Selepas itu, sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2002 tepatnya tanggal 10 April 2002 Aceh Selatan dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Aceh Selatan, Aceh Barat Daya (Abdya) dan Aceh Singkil.

Baca Juga:  Polres Abdya Amankan 30 Paket Sabu Dari Warga Pidie dan Nagan Raya

Aceh Selatan berpusar pada koordinat 3.13°N 97.45 E dengan luas 4.173.82 km2 atau 1.611.52 sq ml. Dengan penghasilan mayoritas tani dan nelayan. Hanya sebagian kecil bergantung harapan di profesi dan pekerkaan lain.

Kabupaten Aceh Selatan beribukota Tapaktuan, memiliki 260 gampong (desa) dan 18 kecamatan. Sesuai data Pencatatan Sipil dan Kependudukan, hingga Juni 2023 penduduk setempat berjumlah 234.339 jiwa.

Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir menyebutkan, wilayah yang dijuluki kota Naga ini menjadi surga pariwisata karena panorama dan kekayaan alamnya bertabur bintang.

“Aceh Selatan negeri makmur, aman dan damai serta kaya keindahan alam. Dibawah kepemimpinan Tgk Amran. Aceh Selatan terus berkembang dan maju,” kata Teuku Mudasir yang kental dikenal Cek Muh kepada antaran, Senin (7/8/2023).

Mencermati kondisi dan kultural Aceh Selatan serta kepentingan banyak orang, patut menjadi pertimbangan yang matang, arif dan bijaksana untuk penempatan Penjabat Bupati.

Cek Muh menambahkan, diharapkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRK adalah sosok yang betul-betul mampu memimpin Aceh Selatan kurun waktu lebih kurang satu tahun ke depan.

Menurut Cek Muh, masyarakat menginginkan Pj Bupati bisa melanjutkan agenda pembangunan dimasa transisi sampai Bupati definitif dilantik serta mampu menjaga kedamaian dan suksesnya agenda Pileg, Pilkada dan Pilpres Tahun 2024.

“Saya sangat yakin, Mendagri akan mempertimbangkan dengan baik tentang sosok Pj Bupati Aceh Selatan, agar apa yang telah dilakukan Tgk Amran bisa dilanjutkan dengan baik, demi kemajuan, kesejahteraan dan kedamaian,” imbuh Cek Muh. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.