YARA Minta Pihak Kontraktor Pelaksana Jalan Kota Batu-Babang-Pulau Bengkalak Selesaikan Pekerjaan

Foto sebelah kanan Ketua Paralegal YARA Simeulue Idra Dilli dan sedangkan foto sebelah kiri pamplet Informasi Anggaran Peningkatan Jalan Kota Batu-Babang Pulau Bengkalak. ANTARAN/foto ist
Bagikan:

“Akan ada sanksi jika suatu pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sesuai dengan kontraknya, bisa secara administratif, masuk dalam daftar hitam, gugatan perdata dan juga pelaporan pidana kepada penegak hukum,” tambah Indra.

Jurnalis: Ardiansyah

ANTARAN | SIMEULUE – Ketua Paralegal Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Simeulue, Indra Dilli, meminta kepada semua pihak yang teribat dalam pelaksana peningkatan jalan Kota Batu- Babang-Pulau Bengkalak, tanggung jawab selesaikan pekerjaan tersebut sampai dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Dalam pantauan Tim YARA Simuelue di lapangan, jalan tersebut sampai saat ini masih belum dapat di gunakan dengan sempurna sebagaimana peruntukannnya karena belum siap seratus persen.

Kontraktor Pelaksana pekerjaan tersebut adalah PT Bumi Aceh Citra Persada dengan Nilai kontrak 18.178.168.000 sesuai dengan Kontrak Nomor 620/50/KONT/-BM/DAK-PUPR/2023, tanggal 4 Juli 2023.

Baca Juga:  Serentak, PPS Se-Kluet Timur Gelar Pleno DPSHP Akhir Pemilu 2024

“Investigasi Tim YARA di lapangan yang kami lakukan terhadap peningkatan jalan tersebut dari pengaduan masyarakat, kami menemukan bahwa jalan tersebut belum selesai dikerjakan. Dimana, lanjut Indra, data sementara yang kami terima pelaksananya adalah PT Bumi Aceh Citra Persada dengan nilai kontrak 18,1 milyar, dan kontraknya pada 4 juli 2023,” terang Indra di Simeulue, melalui siaran tertulis kepada Antaran, pada Sabtu (06/01/2024).

Indra mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum jika jalan tersebut tidak selesai dikerjakan pada tahun anggaran berjalan. Konsekuensi tersebut, kata Indra, karena ada dampak yang dirasakan oleh publik akibat dari tidak selesainya perkerjaan tersebut.

Baca Juga:  Bupati Aceh Selatan Himbau Para Medis Bekerjasama, Bukan Saling Menjatuhkan

Kemudian, kata Indra, Pengakhiran kontrak yang disebabkan penyedia yang lalai akan berdampak pada 4 jenis sanksi, yaitu: sanksi administratif, sanksi daftar hitam, klaim perdata dan pelaporan pidana kepada pihak berwenang.

“Akan ada sanksi jika suatu pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sesuai dengan kontraknya, bisa secara administratif, masuk dalam daftar hitam, gugatan perdata dan juga pelaporan pidana kepada penegak hukum,” tambah Indra.

Indra melanjutkan, Penjatuhan denda administrasi diarahkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan tertentu, dan kepada orang yang dituntut sejumlah uang berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan, pemerintah diberi wewenang untuk melaksanakan sanksi-sanksi ini.

Daftar hitam merupakan lembaran yang berisi identitas pemasok yang dikenai sanksi oleh pengguna dalam bentuk larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang / jasa di semua kementerian / lembaga / unit kerja regional / lembaga lain, (www.inaproc.lkpp.go.id).

Baca Juga:  Lomba Karya Jurnalistik, Wartawan Asal Abdya Raih Juara Satu

Gugatan secara perdata dapat dilakukan oleh pengguna terhadap penyedia jasa ke Pengadilan Negeri (PN), dengan tuntutan ganti rugi serta dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak yang objektif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami akan terus mengawasi kelanjutan dari pembangunan jalan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir, kata indra, yang paling penting bagi kami adalah jalan tersebut selesai dibangun dan dapat digunakan oleh masyarakat,” tutup Indra.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.