YARA Simeulue : Tindak Tegas Oknum Penebang Hutan

Lokasi Penebangan Hutan yang dijadikan lahan penangkapan pohon sawit yang berada di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue/Foto ist
Bagikan:

“Apakah bisa diperjualbelikan, apakah hal itu tidak melanggar aturan, hal ini perlu pendalaman pihak terkait yang berkompeten,” harap Indra Deli.

Jurnalis : Ardiansyah

ANTARAN|SIMEULUE – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Kabupaten Simeulue meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas terkait penebangan hutan yang dilakukan PT. Raja Marga yang berada di Gampong Lauke, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten setempat.

Ketua Paralegal YARA Perwakilan Kabupaten Simeulue, Indra Deli, Rabu (15/11/2023) menyebutkan, pihaknya pernah menyuarakan ketika penebangan hutan yang juga dilakukan dari PT. Raja Marga yang berada di Gampong Buluh Hadik, Kecamatan Teluk Dalam dan sepertinya kegiatan tersebut sudah Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM).

Baca Juga:  Bahas Tahun Politik, Dandim Abdya: Ayo Saling Menjaga Suasana Kondusif

Indra Deli juga mengatakan, kemudian hasil investigasi pihaknya ke lokasi Gampong Lauke dan beberapa informasi yang mereka dapatkan pada Senin 13 November 2023 kemarin memang ada kejanggalan yang ditemukan.

Lebih lanjut, kata Indra Deli, dari hasil investigasi itu, ditemukan ada kejanggalan dari mulai lokasi lahan yang diperjualbelikan itu apakah masuk dalam kawasan hutan lindung, atau kawasan hutan produksi.

“Apakah bisa diperjualbelikan, apakah hal itu tidak melanggar aturan, hal ini perlu pendalaman pihak terkait yang berkompeten. Belum lagi adanya ekosistem yang terganggu, ini bisa saja menyebabkan banjir dan terendamnya area persawahan masyarakat yang ada disekitar lokasi lahan yang dibuka,” tanya Indra Deli.

Baca Juga:  Gaet Yayasan HAkA, Abdya Bakal Buat Hutan Buah dan Rempah

Selanjutnya, sebut Indra, didalam proses jual beli tersebut juga terasa janggal karena ternyata masyarakat baru menerima pembayaran setengah dari nilai yang di sepakati. Sisanya dibayarkan paling lambat tanggal 15 Januari 2024. Hal ini jadi tanda tanya besar ada apa (Point 1 dalam Surat Pernyataan-red).

“Kami menduga ketika proses surat menyurat/sertifikat selesai bisa saja digunakan untuk agunan pinjaman ke Bank. Kami berharap lahan tersebut tidak diperjualbelikan lagi dan akan lebih baik jika tetap dikelola oleh masyarakat Desa Lauke sendiri dengan formula yang mungkin bisa disepakati dengan pihak perusahaan, namun kepemilikan lahan tetap dimiliki masyarakat Desa Lauke untuk kesejahteraan bersama sehingga tidak hanya jadi penonton di kemudian hari,” ujarnya.

Baca Juga:  Polri, KPU, Bawaslu, KPI, PWI, dan Dewan Pers Bahas Pencegahan Berita Hoax Jelang Pemilu 2024

Terkait hal itu, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas jika ada pelanggaran hukum. Selain itu ia juga berharap kepada Pemerintah dan para stakeholder dapat memberi pemahaman kepada semua masyarakat Simeulue sehingga ke depan tidak ada lagi jual beli lahan/kebun.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.