YLBH AKA Nagan Raya Minta Pemerintah Jalankan Fatwa Ulama Aceh No 6 Tahun 2021

Direktur Eksekutif YLBH-AKA Nagan Raya Muhammad Dustur, S.H., M.Kn. ANTARAN/Istimewa
Bagikan:

“Praktik rentenir dilarang keras di Aceh pelaksaan syariat islam dan juga secara uu perbankan maka sudah sepatut nya pemerintah Nagan Raya mengajak masayarakat Nagan Raya untuk perangi Praktik Rentenir di Nagan Raya,” tutupnya.

Jurnalis: Didit Arjuna

ANTARAN | NAGAN RAYA – Selama ini Praktik riba atau lebih dikenal dengan Lintah darat (Rentenir) sudah merajalela di Kabupaten Nagan Raya. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif YLBH-AKA Nagan Raya Muhammad Dustur, S.H., M.Kn, pada Selasa (14/05/2024).

Baca Juga:  THR Kabupaten Nagan Raya Sudah di Cairkan

Muhammad Dustur menyampaikan salah satu korban rentenir sudah melaporkan kepadanya atas tindakan tersebut dan para praktik rentenir tersebut telah berupaya mencoba menghidupkan bisnis haram tersebut.

Muhammad Dustur meminta Pemerintah Nagan Raya untuk menjalakan Fatwa MPU Aceh Nomor 6 tahun 2021 tentang Rentenir menurut perpektif Hukum Islam dan Adat Aceh dan pihak terkait lainnya segera menindaklanjut praktik riba tersebut sebelum menelan korban lebih banyak akibat praktik haram tersebut.

Lebih lanjut, kata Dustur menyapaikan praktik Lintah darat selama bisa berkembang karena masyarakat sendiri membutuhkan, tentu perlu perhatian pemerintah Nagan Raya sehingga maraknya masyarakat mengunakan jasa rentenir tersebut apakah karena pihak perbankan tidak maksimal menyalurkan pemodalan.

Baca Juga:  Sat Pol Airud Polres Simeulue Tangkap Kapal Pengeboman Ikan

“Atau Jumlah kuota KUR (kredit Usaha Rakyat) di Nagan Raya masih belum mencukupi Sehingga masyarakat mengunakan jasa tersebut,” katanya.

Menurutnya lagi, Praktik lintah darat tentunya di sepakati seluruh aceh untuk tutup sehingga jangan ditumbuhkan kembali praktik tersebut yang konon dilakukan oleh orang aceh itu sendiri.

Maka dari itu, pemerintah Nagan Raya harus mencari solusi terkait dengan persoalan tersebut seperti lembaga keuangan lokal berbasis syariah dan juga penambahan KUR dari pemerintah sehingga menjawab persoalan kebutuhan perekonomian masyarakat di Nagan Raya dengan sistem berbasis syariah yang mencukupi.

Baca Juga:  YLBH AKA Nagan Raya Minta APH Berantas Mafia Tanah Bekas HGU PT USJ

“Praktik rentenir dilarang keras di Aceh pelaksaan syariat islam dan juga secara uu perbankan maka sudah sepatut nya pemerintah Nagan Raya mengajak masayarakat Nagan Raya untuk perangi Praktik Rentenir di Nagan Raya,” tutupnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.