Pemerintah mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk memperbarui aturan identitas penduduk, menyesuaikan layanan dengan perkembangan teknologi informasi, serta memperkuat pelindungan data pribadi. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungan itu dalam pembahasan bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 16 November 2026.
Arah pembaruan aturan
Tito mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI yang menginisiasi pembentukan RUU tersebut. Menurut dia, pembahasan diperlukan untuk menyatukan pandangan, memperjelas arah pengaturan, dan memastikan norma yang disusun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menugaskan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan regulasi itu. Mereka ialah Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Pembaruan regulasi tersebut diarahkan untuk menjawab beberapa perubahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pemerintah mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan menghubungkan data antar-sektor, perubahan mobilitas penduduk, dan tuntutan agar data pribadi terlindungi.
NIK sebagai identitas tunggal
Salah satu kebijakan yang didorong pemerintah ialah penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Dengan kebijakan itu, penggunaan identitas untuk berbagai layanan publik diharapkan dapat lebih terhubung sehingga masyarakat tidak harus berulang kali menjalani proses identifikasi dengan nomor yang berbeda.
Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah menilai sistem informasi antarlembaga perlu memiliki kemampuan integrasi dan interoperabilitas yang lebih kuat. Penguatan itu berkaitan dengan cara sistem saling terhubung dan bertukar data dalam penyelenggaraan layanan publik.
Namun, Tito menegaskan bahwa integrasi tidak bermakna seluruh data sektoral akan dikumpulkan ke dalam satu pangkalan data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap memikul tanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.
Batasan dalam pertukaran data
Dalam pembahasan tersebut, Tito menyatakan interoperabilitas tidak cukup dipahami sebagai hubungan teknis antarsistem. Menurut dia, mekanisme pertukaran data juga perlu ditopang prosedur, standar data, tata kelola akses, pengamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan.
“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” sambung Tito.
Pokok yang disampaikan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut meliputi:
- pembaruan kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh;
- penguatan NIK sebagai identitas tunggal untuk berbagai layanan publik;
- pengaturan integrasi dan interoperabilitas dengan tetap mempertahankan tanggung jawab sektoral kementerian dan lembaga;
- penerapan tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan data.
RUU Administrasi Kependudukan masih berada dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Pemerintah menempatkan penyesuaian aturan dengan perkembangan teknologi serta pelindungan data pribadi sebagai bagian penting dalam penyusunan norma baru tersebut.