Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk membantu pemerintah mengejar kekurangan penerimaan pajak yang mencapai Rp514 triliun hingga akhir 2026. Sampai dengan Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76 persen dari target dalam APBN 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa yang dikutip pada Senin (16/11/2026). Ia mengatakan penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai belanja negara sehingga dukungan masyarakat dan media diperlukan dalam upaya mencapai target penerimaan sampai penghujung tahun.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Realisasi penerimaan pajak
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sampai Oktober 2026 tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas.
| Jenis penerimaan | Realisasi atau pertumbuhan |
|---|---|
| PPN dan PPnBM | Rp793,55 triliun, tumbuh 39,1 persen |
| PPh nonmigas | Rp893,10 triliun, tumbuh 16,6 persen |
| PPh migas | Rp48,88 triliun, tumbuh 84,7 persen |
| PBB | Rp20,52 triliun, turun 3,7 persen |
| Pajak lainnya nondeposit | Rp7,1 triliun, turun 9 persen |
| Deposit pajak | Rp33,6 triliun, turun 49,8 persen |
Kontribusi PPN dan PPh
Penerimaan PPN dan PPnBM meningkat 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun. Kementerian Keuangan mengaitkan kenaikan tersebut dengan kuatnya konsumsi domestik dan daya beli masyarakat.
Penerimaan PPh nonmigas juga tumbuh 16,6 persen hingga mencapai Rp893,10 triliun. Kenaikan itu didorong oleh ekspansi aktivitas ekonomi serta penguatan administrasi perpajakan.
Pergerakan penerimaan lainnya
PPh migas mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 84,7 persen, dengan realisasi Rp48,88 triliun. Kenaikan tersebut berlangsung seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia.
Di sisi lain, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun. Kementerian Keuangan menyebut penurunan itu terjadi karena sebagian wajib pajak menggeser jadwal pembayaran ke akhir tahun.
- Total penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun.
- Realisasi tersebut setara sekitar 76 persen dari target APBN 2026.
- Pemerintah masih mengejar kekurangan penerimaan sebesar Rp514 triliun.
Selain PBB, penerimaan pajak lainnya nondeposit tercatat Rp7,1 triliun atau turun 9 persen. Sementara itu, pos deposit pajak mencapai Rp33,6 triliun dan mengalami penurunan 49,8 persen.