DPR memprioritaskan pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber pada masa persidangan II tahun sidang 2026–2027. Rancangan regulasi tersebut masuk dalam empat RUU yang akan dibahas parlemen, bersama RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, dan RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan agenda tersebut di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. Ia mengatakan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang itu perlu dilakukan secara cermat karena masing-masing mengatur kepentingan strategis negara dan masyarakat.
“Empat agenda legislasi ini perlu dibahas secara cermat dan saling terhubung,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Perlindungan infrastruktur digital
Menurut Dasco, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur digital nasional. Pembahasan juga diarahkan agar penguatan keamanan tidak mengabaikan hak masyarakat ketika menggunakan ruang digital.
Ia menilai rancangan aturan tersebut perlu memuat pembagian kewenangan yang jelas antarlembaga. Kejelasan itu dinilai penting agar pelaksanaan keamanan siber memiliki dasar kerja yang terukur dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“RUU tersebut harus memperkuat daya tahan infrastruktur digital dengan pembagian kewenangan yang jelas,” ucap Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco juga menyebut mekanisme pengawasan sebagai bagian penting dari penyusunan regulasi. Pengawasan itu, kata dia, perlu mencakup perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, serta batas kewenangan aparat dalam ruang sipil.
- RUU Keamanan dan Ketahanan Siber diarahkan untuk memperkuat daya tahan infrastruktur digital nasional.
- Pembagian kewenangan dan mekanisme pengawasan menjadi perhatian dalam penyusunan aturan.
- Perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi disebut sebagai hak masyarakat yang perlu dijamin.
RUU Perampasan Aset
Selain rancangan aturan di bidang keamanan digital, DPR memasukkan RUU Perampasan Aset dalam daftar pembahasan prioritas. Regulasi ini berkaitan dengan upaya negara memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk perkara korupsi.
Dasco mengatakan ketentuan mengenai pembuktian, pengawasan oleh pengadilan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik perlu dirumuskan secara jelas. Aspek tersebut dinilai diperlukan agar pelaksanaan perampasan aset tetap berjalan melalui proses hukum yang adil.
“Pengaturan tentang pembuktian, kontrol pengadilan, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik harus terang,” ujar Sufmi Dasco Ahmad.
Ia menambahkan bahwa ketegasan dalam pemulihan aset harus berjalan bersama pengawasan pengadilan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, kewenangan negara dalam merampas aset tidak diterapkan tanpa batas atau tanpa dasar pembuktian yang jelas.
Dua RUU lain masuk agenda
Dua rancangan undang-undang lain yang masuk dalam agenda masa persidangan II 2026–2027 ialah RUU Masyarakat Adat dan RUU Administrasi Kependudukan. Namun, Dasco belum memerinci tahapan pembahasan maupun target penyelesaian untuk kedua RUU tersebut.
Untuk RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, pokok yang disampaikan DPR mencakup penguatan infrastruktur digital, pembagian kewenangan, serta pengawasan atas pelaksanaan keamanan siber. Perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi juga disebut sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam proses legislasi.
