Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan tiga prinsip sebagai dasar penyusunan aturan platform digital di Indonesia, yakni keterbukaan kesempatan berusaha, persaingan yang adil, dan kepastian regulasi. Ketiga prinsip tersebut disiapkan untuk merespons pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga agar kebijakan pemerintah tidak menghambat perkembangan usaha dan inovasi.
Tiga dasar pengaturan
Komdigi menyampaikan bahwa seluruh pelaku usaha perlu memperoleh akses dan peluang yang setara untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital. Prinsip ini menempatkan keterbukaan kesempatan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam merancang ketentuan bagi platform digital.
Prinsip kedua adalah terciptanya persaingan yang adil. Pemerintah memandang aspek tersebut penting agar kegiatan bisnis melalui platform digital berlangsung dalam lingkungan yang sehat dan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk bersaing.
- Keterbukaan kesempatan bagi berbagai pelaku usaha dalam ekosistem digital.
- Persaingan yang adil dalam kegiatan bisnis berbasis platform.
- Kepastian regulasi untuk menjaga kejelasan aturan dan ruang inovasi.
Disesuaikan dengan pasar domestik
Prinsip ketiga berkaitan dengan kepastian regulasi. Kejelasan ketentuan dinilai diperlukan agar kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak berubah menjadi penghambat bagi inovasi ataupun investasi di sektor digital.
Komdigi juga mempertimbangkan karakteristik pasar Indonesia dalam menyusun aturan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak dilakukan secara terpisah dari kondisi domestik karena setiap kebijakan mengenai platform digital perlu disesuaikan dengan dinamika pasar nasional.
Pendekatan dalam penyusunan kebijakan
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan bahwa penyusunan regulasi membutuhkan pendekatan yang cermat. Menurut dia, karakteristik pasar Indonesia menjadi salah satu dasar penting untuk menentukan kebijakan yang tepat.
Pendekatan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pengaturan kegiatan platform digital dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi digital. Dengan kerangka itu, ketentuan yang disusun diharapkan tetap memperhatikan peluang usaha, keadilan dalam persaingan, serta kepastian bagi pelaku industri.
Tujuan pengaturan
Komdigi menempatkan ketiga prinsip itu sebagai perhatian pemerintah ketika perkembangan ekonomi digital berlangsung semakin pesat. Regulasi diarahkan untuk memberi ruang yang setara bagi pelaku usaha sekaligus membentuk lingkungan bisnis digital yang kompetitif.
Rancangan kebijakan tersebut dengan demikian mencakup aspek akses usaha, tata persaingan, dan kejelasan aturan. Penyesuaian dengan kondisi pasar Indonesia menjadi bagian dari proses agar pengaturan platform digital dapat diterapkan sesuai kebutuhan ekosistem nasional.