Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menghadirkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam persidangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan aliran uang untuk pengurusan izin kawasan hutan yang sedang ditelusuri penyidik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan pemberian uang oleh Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby kepada sejumlah pihak di Kementerian Kehutanan masih menjadi bagian dari rangkaian perkara. KPK belum memastikan apakah Raja Juli akan dipanggil sebagai saksi di persidangan atau dalam pengembangan penyidikan.
“Soal kemudian dari penerimaan lainnya itu cross ke pihak lain, di mana ada dugaan bupati memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kemenhut untuk pengurusan izin, ya semuanya tentu nanti kita lihat perkembangannya di persidangan.”
Pernyataan tersebut disampaikan Budi kepada wartawan pada Minggu, 15 November 2026. Ia mengatakan jaksa penuntut umum KPK nantinya akan menguraikan rangkaian peristiwa secara menyeluruh di hadapan majelis hakim. Karena itu, KPK meminta publik mengikuti proses pembuktian hukum yang berjalan.
Perkara bermula dari operasi tangkap tangan
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 29 Juni 2026. Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Suhardiman Amby selaku Bupati Kuansing periode 2025–2030, Zulkarnain selaku Sekretaris Daerah Kuansing, dan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC).
Penyidik mendalami dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekda Kuansing serta penerimaan gratifikasi dari koperasi unit desa. Salah satu dugaan yang diungkap ialah pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 senilai Rp2,05 miliar oleh Zulkarnain kepada Suhardiman.
Dugaan pungutan untuk pengurusan kawasan hutan
KPK juga mengusut dugaan pemotongan sisa hasil usaha petani sawit yang menjadi anggota koperasi unit desa. Dana itu disebut dikumpulkan dari petani, kepala desa, dan camat di Kuansing untuk keperluan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas.
- Suhardiman Amby: Bupati Kuansing nonaktif periode 2025–2030.
- Zulkarnain: Sekretaris Daerah Kuansing.
- Ardiles: Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant.
- Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan yang disebut KPK dalam kemungkinan pendalaman perkara di persidangan.
Fokus utama penanganan perkara saat ini tetap mencakup dugaan suap pengisian jabatan Sekda Kuansing dan gratifikasi yang bersumber dari koperasi unit desa. KPK menyatakan kemungkinan keterkaitan pihak lain akan ditentukan berdasarkan perkembangan penyidikan serta pembuktian di persidangan.