Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan membentuk tim teknis gabungan untuk memetakan serta mengurasi solusi bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal akibat porsi belanja pegawai yang sangat besar, kata pejabat kedua kementerian dalam pertemuan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa malam.
Tujuan dan fokus pemetaan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemetaan awal akan memfokuskan pada daerah yang ruang gerak APBD-nya terbatasi karena belanja pegawai mencapai kisaran 40 hingga 50 persen dari total anggaran daerah. Kondisi tersebut, menurut Tito, menghambat pelaksanaan program pembangunan prioritas yang berasal dari pemerintah pusat maupun kebutuhan dasar pelayanan publik di daerah.
“Nanti ada tim teknis dari dirjen Kementerian Keuangan yang akan berkomunikasi langsung dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Dirjen Perimbangan Keuangan untuk membicarakan apa solusi konkret bagi daerah-daerah tersebut.”
— Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Komposisi dan tugas tim teknis
Berdasarkan keterangan kementerian, tim teknis gabungan itu melibatkan lintas direktorat jenderal kedua kementerian. Tim akan mengidentifikasi daerah-daerah paling rentan secara fiskal, menganalisis struktur belanja APBD, serta merumuskan opsi penyehatan keuangan yang could berupa penjadwalan ulang kewajiban, mekanisme insentif, atau skema pembiayaan bertahap sesuai karakteristik tiap daerah.
- Memetakan daerah dengan porsi belanja pegawai 40–50 persen dari APBD.
- Mengkaji opsi teknis dan kebijakan untuk menambah ruang fiskal daerah.
- Menyelaraskan integrasi antara APBN dan APBD agar intervensi lebih efektif.
Penyelarasan APBN dan APBD
Tito menyatakan upaya itu juga dimaksudkan untuk menyelaraskan integrasi antara APBN dan APBD agar dapat memberikan intervensi nyata dan bertahap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan langkah tersebut sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjawab masalah fiskal yang menghambat pelaksanaan program-program prioritas.
Sementara itu, pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang turut hadir pada pertemuan menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengevaluasi kapasitas fiskal masing-masing daerah untuk menentukan kebutuhan dukungan anggaran. Dalam pernyataannya, Suahasil menyebut alokasi insentif fiskal disusun untuk memicu kompetisi sehat antarkepala daerah dalam pencapaian indikator pembangunan utama.
Langkah lanjutan dan koordinasi
Menurut penjelasan yang disampaikan, tim teknis akan bekerja secara langsung dengan dirjen-dirjen terkait di Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan komunikasi serta kajian teknis. Hasil pemetaan dan rekomendasi kebijakan diharapkan dapat menjadi dasar pilihan langkah penanganan yang disesuaikan dengan kondisi fiskal tiap daerah.
Dalam pertemuan itu juga dibahas kemungkinan pemberian insentif fiskal kepada daerah-daerah tertentu sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan realisasi belanja yang produktif dan perbaikan indikator pembangunan di tingkat daerah.
Rincian lebih lanjut mengenai jadwal kerja tim teknis, kriteria lengkap daerah yang masuk pemetaan, serta langkah implementasi rekomendasi akan diumumkan oleh kedua kementerian setelah kajian awal selesai.
