Sebanyak 14 mahasiswa mengajukan uji materi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan penggunaan kata “segera” dalam ketentuan yang mewajibkan penyelenggara jalan memperbaiki kerusakan yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas.
Permohonan tersebut tercatat dengan nomor 419/PUU-XXIV/2026 dan didaftarkan ke MK pada 11 November 2026. Pokok persoalan yang diajukan ialah tidak adanya ukuran waktu yang jelas mengenai kapan perbaikan jalan harus dilakukan setelah kerusakan diketahui.
Frasa yang diuji di MK
Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ mengatur tanggung jawab penyelenggara jalan terhadap kerusakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ketentuan itu menggunakan frasa “segera dan patut” untuk menjelaskan kewajiban melakukan perbaikan.
“Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.”
Para pemohon menilai rumusan tersebut belum menyediakan batas waktu yang dapat dijadikan acuan oleh penyelenggara jalan maupun masyarakat. Menurut mereka, ketiadaan ukuran yang terperinci dapat membuka ruang bagi penundaan penanganan kerusakan tanpa alasan yang dapat dinilai secara objektif.
Argumentasi konstitusional
Dalam permohonannya, para mahasiswa mengaitkan ketidakjelasan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan perlindungan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan. Mereka berpendapat, pelaksanaan kewajiban perbaikan semestinya mempertimbangkan tingkat bahaya kerusakan serta ketentuan teknis yang dapat diukur.
Para pemohon mendalilkan frasa yang diuji bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila dimaknai memberikan keleluasaan kepada penyelenggara jalan untuk menunda penanganan kerusakan yang membahayakan tanpa ukuran yang objektif.
Permintaan para pemohon
Para mahasiswa meminta agar makna kewajiban dalam Pasal 24 ayat (1) memiliki ukuran waktu yang jelas. Mereka juga menghubungkan batasan tersebut dengan tingkat risiko kerusakan dan standar teknis, sehingga penanganan jalan rusak tidak bergantung pada penafsiran yang tidak memiliki parameter terukur.
- Permohonan terdaftar dengan nomor 419/PUU-XXIV/2026.
- Perkara didaftarkan pada 11 November 2026.
- Ketentuan yang diuji adalah Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ.
Melalui pengujian tersebut, para pemohon menempatkan kepastian waktu perbaikan jalan sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara. Mereka menilai kewajiban penyelenggara jalan perlu dirumuskan dengan parameter yang dapat digunakan untuk menilai apakah penanganan kerusakan telah dilakukan sesuai tingkat bahayanya.