“Kemiskinan ini bukan hanya faktor ekonomi saja, namun juga dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dan pendidikan,” sebut Julinardi.
Jurnalis: Alfiyah Zamzam
ANTARANNEWS.COM|BLANGPIDIE –Angka kemiskinan di Aceh Barat Daya (Abdya) pada tahun 2021 mencapai 16,34 persen, angka ini terjadi kenaikan sekitar 0,41 persen, dibanding tahun 2020 lalu yang hanya berkisar 15,93 persen dari total penduduk 150.775 jiwa.
Demikian data tersebut dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Abdya. Anggota DPRK Abdya, Julinardi yang dimintai tanggapannya oleh antarannews.com, Rabu (29/06/2022) mengakui prihatian soal data angka kemiskinan yang mengalami kenaikan ditahun 2020 mencapai 0,41 persen.
Kalau dilihat kebelakang, jelasnya, angka kemiskinan pada 2017, saat awal Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdya persentase angka kemiskinan penduduk daerah breh sungai itu, mencapai 18,31 persen.
Kemudian tahun 2018 menurun menjadi 17,10 persen. Pada tahun 2019, angka tersebut terus turun menjadi 16,26 persen, kemudian 2020 turun menjadi 15,93 persen. Namun, katanya, memasuki 2021 angka kemiskinan berbalik arah dan naik menjadi 16,34 persen.
“Kalau kita lihat angka kenaikannya memang tidak Cuma 0,41 persen. Tapi angka ini jangan dianggap entek. Kalau ke depan salah ditangani bisa naik lagi,” kata Julinardi politisi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.
Sebenarnya, ungkap Julinar, Bupati sudah maksimal melakukan program kerja untuk menekan angka kemiskinan. Namun, faktor bencana akibat pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia telah berdampak seluruh sendi kehidupan penduduk.
“Dampak pandemi covid itu sangat besar merusak ekonomi. Yang efeknya meningkatkan penduduk miskin dunia, dan tak terkecuali di daerah kita,” katanya. Julinardi menyebutkan, kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang, untuk menjamin kelangsungan hidup.
Hal ini merupakan masalah klasik, yang dihadapi oleh sebagian besar daerah, serta merupakan salah satu indikator ekonomi, untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. “Kemiskinan ini bukan hanya faktor ekonomi saja, namun juga dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dan pendidikan,” sebut Julinardi.
Perbaikan dibidang kesehatan oleh pemerintah lanjutnya, dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Sehingga anak-anak usia sekolah, dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik.
Demikian pula dengan tingkat pendidikan, dapat membuat seseorang mempunyai keterampilan dan pengetahuan, yang selanjutnya produktivitas dan pendapatannya dapat meningkat. “Hal ini bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat, yang kemudian tingkat kemiskinannyapun akan berkurang,” urainya.
Ditambahkan, kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat, ditentukan dalam suatu indeks yang disebut indeks pembangunan manusia. Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana kualitas hidup masyarakat, yang tinggal dalam suatu daerah.
Sedangkan indikator pengukuran kemiskinan, ditujukan untuk mengukur presentase jumlah penduduk, yang masih berada dibawah garis kemiskinan, berdasarkan besaran pengeluaran perkapita pada kebutuhan pokok.(*)
