Pemerintah meminta eksportir Indonesia segera menyiapkan data geolokasi untuk komoditas yang akan dipasarkan ke Uni Eropa menjelang pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 30 Desember 2026. Kesiapan itu diperlukan agar perdagangan komoditas Indonesia ke kawasan tersebut tidak terganggu.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan ketentuan EUDR mencakup sejumlah komoditas yang berkaitan dengan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan, dan pertanian. Produk-produk tersebut harus dapat dibuktikan bebas dari deforestasi serta dilengkapi informasi geolokasi.
Komoditas yang masuk dalam cakupan aturan itu meliputi minyak kelapa sawit atau CPO, kopi, cokelat, kayu dan produk turunannya, karet, daging, serta kedelai. Pemerintah memperkirakan nilai ekspor Indonesia yang berpotensi terdampak ketentuan EUDR mencapai sekitar US$7 miliar, meskipun angka tersebut belum menggunakan data terbaru.
Dradjad menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Ia mengatakan nilai sekitar US$7 miliar itu merujuk pada data yang pernah diperolehnya, sehingga masih diperlukan pembaruan untuk mengetahui nilai perdagangan terkini.
Sistem geolokasi disiapkan pemerintah
Pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyiapkan sistem pendukung untuk memenuhi kebutuhan data geolokasi. Menurut Dradjad, sistem tersebut dapat digunakan untuk membantu pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Uni Eropa.
“BIG itu sebenarnya sudah siap untuk geolokasi. Jadi tinggal teman-teman swasta untuk menindaklanjuti. Sistemnya sudah siap.”
Dengan kesiapan sistem itu, pelaku usaha yang melakukan ekspor komoditas terkait perlu menindaklanjuti penyediaan data dari kegiatan produksi mereka. Informasi geolokasi menjadi salah satu unsur yang harus disiapkan untuk menunjukkan asal komoditas yang dipasarkan ke Uni Eropa.
Ketentuan EUDR
EUDR merupakan regulasi Uni Eropa yang mewajibkan komoditas dan produk tertentu yang dijual di kawasan tersebut terbukti tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi. Produk juga harus diproduksi sesuai dengan ketentuan hukum di negara asal serta disertai pernyataan uji tuntas atau due diligence.
Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115. Penerapannya telah mengalami dua kali penundaan dari jadwal awal pada 30 Desember 2024. Penundaan pertama menggeser pelaksanaan menjadi Desember 2025, kemudian Uni Eropa kembali menundanya hingga 30 Desember 2026.
- Komoditas yang tercakup: CPO, kopi, cokelat, kayu dan turunannya, karet, daging, serta kedelai.
- Persyaratan utama: bukti bebas deforestasi, kepatuhan terhadap hukum negara asal, dan pernyataan uji tuntas.
- Dukungan pemerintah: sistem data geolokasi yang disiapkan BIG.
Nilai ekspor berpotensi terdampak
Dradjad mengatakan besarnya nilai ekspor yang berpotensi masuk dalam cakupan EUDR menunjukkan pentingnya persiapan pelaku usaha. Ia kembali mengingatkan eksportir agar segera memastikan data geolokasi tersedia sehingga proses perdagangan tidak terkendala ketika aturan mulai diberlakukan.
“Nah ini akan terkena EUDR jika diberlakukan,” kata Dradjad. Ia kemudian menegaskan kembali perlunya eksportir menyiapkan data geolokasi untuk komoditas yang dipasarkan ke Uni Eropa.