Kementerian Sosial memastikan pembangunan Sekolah Rakyat untuk warga DKI Jakarta tidak dilakukan di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI). Rencana pembangunan diarahkan ke lahan yang berimpitan dengan kawasan tersebut di sisi wilayah DKI Jakarta, tetapi lokasi itu belum ditetapkan secara final.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kawasan hutan kota UI tetap dipertahankan sesuai fungsinya. Penegasan itu disampaikan kepada pewarta di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026, untuk meluruskan informasi mengenai rencana pemanfaatan lahan milik UI.
“Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Lokasi masih melalui verifikasi
Saifullah menjelaskan, pembahasan lokasi bermula dari permintaan Kemensos kepada UI untuk mencarikan lahan pembangunan Sekolah Rakyat bagi masyarakat DKI Jakarta. Kebutuhan lahan diperkirakan sekitar delapan hektare untuk menampung lebih dari 3.000 siswa pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.
UI sebelumnya menawarkan beberapa pilihan lahan. Dua di antaranya berada di Rawamangun dan Cawang, masing-masing seluas 1,5 hektare. Menurut Saifullah, kedua lahan itu dinilai belum mencukupi kapasitas siswa yang direncanakan.
UI kemudian menawarkan pilihan lahan lain di area kampus utama yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta dan berimpitan langsung dengan kawasan hutan kota. Namun, pilihan tersebut belum menjadi kesepakatan antara Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Kebutuhan lahan Sekolah Rakyat sekitar delapan hektare.
- Sekolah dirancang menampung lebih dari 3.000 siswa.
- Jenjang pendidikan yang direncanakan meliputi SD, SMP, dan SMA.
Persyaratan pembangunan
Sebelum memasuki tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS), tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi kesesuaian administrasi. Proses itu diperlukan untuk memastikan lahan yang dipilih memenuhi ketentuan pembangunan.
Saifullah menyebut Sekolah Rakyat memiliki standar persyaratan yang ketat. Persyaratan tersebut mencakup analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bahwa lokasi bebas dari kawasan rawan bencana, serta kepatuhan terhadap tata ruang.
| Tahapan | Keterangan |
|---|---|
| Pengecekan lokasi | Dilakukan tim gabungan Kemensos, UI, dan Pemprov DKI Jakarta |
| Verifikasi administrasi | Memastikan kesesuaian lahan dan dokumen |
| Perjanjian kerja sama | Ditempuh setelah tahapan pemeriksaan selesai |
Dukungan Pemprov DKI
Menurut Saifullah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar regulasi. Pemerintah daerah juga terlibat dalam proses pemeriksaan lokasi yang masih berlangsung.
Saifullah mengatakan proses pemenuhan persyaratan pembangunan dapat memerlukan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan masukan publik mengenai rencana pemanfaatan lahan di sekitar UI serta menjadikannya sebagai bahan diskusi dalam pembahasan rencana tersebut.