Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Muhammad Ramadhani, memaparkan tiga metode penghitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Penjelasan itu disampaikan saat Ramadhani hadir sebagai ahli dalam sidang perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Dalam persidangan yang menghadirkan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ramadhani menyebut total kerugian negara mencapai Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar. Perkara itu menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, sebagai terdakwa.
Tiga dasar penghitungan
Ramadhani menjelaskan, cara pertama dilakukan dengan menghitung perbedaan antara penerimaan yang diperoleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari jemaah dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan haji khusus pada 2024. Penghitungan itu diterapkan terhadap 8.151 jemaah yang disebut seharusnya tidak memperoleh hak untuk berangkat.
Metode kedua berkaitan dengan penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024. Sementara itu, metode ketiga menghitung fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan untuk pelaksanaan pada 2023 dan 2024.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Keuntungan yang tidak berhak diperoleh pada 2024 | Rp438.218.328.446,48 |
| Penjualan kuota petugas haji khusus 2024 | Rp39.954.729.719,93 |
| Fee percepatan pada 2023 dan 2024 | Rp143.917.149.000 |
| Total | Rp622.090.207.166,41 |
Perhitungan kerugian negara
Menurut Ramadhani, nilai terbesar berasal dari keuntungan yang dinilai tidak berhak diperoleh pada 2024, yaitu Rp438.218.328.446,48 atau sekitar Rp438,2 miliar. Nilai tersebut kemudian ditambah dengan penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus sebesar Rp39.954.729.719,93 atau sekitar Rp39,9 miliar.
Komponen berikutnya ialah fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 yang dihitung sebesar Rp143.917.149.000 atau sekitar Rp143,9 miliar. Akumulasi tiga komponen itu menjadi dasar nilai kerugian negara yang dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan investigasi BPK.
Perkara di Pengadilan Tipikor
Sidang pada Selasa itu diikuti oleh empat terdakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adham. Dalam perkara ini, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
- Ahli yang dihadirkan dalam persidangan adalah auditor BPK RI Muhammad Ramadhani.
- Penghitungan kerugian mencakup kuota jemaah haji khusus, kuota petugas, dan fee percepatan.
- Nilai total kerugian negara yang dipaparkan mencapai Rp622.090.207.166,41.
