Tindakan pelaporan ke Polda tersebut, tambah Imran, sangat menyinggung perasaan pihaknya selaku pendukung Jokowi di Provinsi Aceh. Padahal, dalam baliho yang beredar tersebut menampilkan foto Presiden RI dan Menhan yang merupakan pejabat kenegaraan.
Jurnalis : Teuku Rahmad
ANTARANNEWS.COM|BANDA ACEH – Pelaporan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Aceh ke Kepolisian Dearah (Polda) Aceh terkait beredarnya baliho yang memuat foto Presiden Indonesia, Ir Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI di Provinsi Aceh menuai kontroversi, salah satunya disampaikan Tim Pembela Jokowi (TPJ) Aceh.
Menurut Koordinator TPJ Aceh, Imran Mahfudi SH MH, pihaknya menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh DPD Gerindra Aceh yang melaporkan perihal itu ke polisi. Sebabnya, baliho yang beredar itu dianggap sebagai upaya penjegalan Prabowo sebagai calon presiden (capres) tahun 2024, serta dianggap menimbulkan keresahan bagi kader Gerindra Aceh.
“Apa maksud kawan-kawan Gerindra Aceh membuat laporan ke Polda dan kemudian mempublikasi secara besar-besaran di media massa. Apa kalian anggap terlalu hina Pak Jokowi, sehingga ketika ada foto beliau dengan Pak Prabowo dalam suatu baliho dianggap sebagai upaya penjegalan dan menimbulkan keresahan bagi kader Gerindra,” kata Imran dalam keterangan pers diterima antarannews.com Jumat (23/9/2022).
Tindakan pelaporan ke Polda tersebut, tambah Imran, sangat menyinggung perasaan pihaknya selaku pendukung Jokowi di Provinsi Aceh. Padahal, dalam baliho yang beredar tersebut menampilkan foto Presiden RI dan Menhan yang merupakan pejabat kenegaraan.
“Seolah-olah Jokowi begitu jelek, sehingga kalau ada foto bersama beliau dianggap sebagai bentuk pejegalan dan menimbulkan keresahan, padahal posisi Pak Prabowo saat ini adalah salah satu pembantu Jokowi yang dipercaya sebagai Menhan,” tuturnya.
Dia juga mengungkapkan, terlepas dari pelaku pemasang baliho itu, pihaknya juga menanyakan letak kesalahan baliho-baliho tersebut. Sedangkan caption yang ditayangkan di baliho itu juga tidak menyinggung dan menjelek-jelekkan Menhan Prabowo, yang menyebabkan DPD Gerindra Aceh merasa resah.
“Atau DPD Gerindra Aceh keberatan dengan kalimat di baliho tersebut yang menuliskan pengakuan Pak Prabowo atas kepemimpinan dan kenegarawan Pak Jokowi, bukankah kalimat tersebut memang benar diucapkan oleh Pak Prabowo,” ucap Imran.
Terakhir, tutur Koordinator TPJ Aceh, jika menurut DPD Gerindra Aceh kebersamaan antara Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo dapat menimbulkan masalah dan keresahan, maka sepatutnya DPD Gerindra Aceh dapat mengusulkan Prabowo agar tidak menjabat sebagai menteri.
“Jika ini menimbulkan keresahan serta mempengaruhi elektabilitas Partai Gerindra di Aceh, maka seharusnya Gerindra Aceh mengusulkan kepada Pak Prabowo untuk mundur saja dari Menteri Pertahanan,” kata Imran Mahfudi terkait pelaporan DPD Gerindra ke Polda Aceh. (*)
