Kementerian Pekerjaan Umum mengumumkan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat (SR) Tahap II yang tersebar di 32 provinsi telah menyerap sekitar 97.000 tenaga kerja lokal dan menyediakan daya tampung total 122.000 siswa. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo seperti dilaporkan ANTARA, Selasa (27/10/2026).
Tujuan program dan pernyataan menteri
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan program Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Dody, sasaran kebijakan itu adalah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal selama masa konstruksi.
“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.”
— Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (dikutip dari ANTARA, 27 Oktober 2026).
Skala proyek dan penyerapan tenaga kerja
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II meliputi 100 satuan pendidikan yang tersebar di 32 provinsi. Kementerian PU melaporkan proyek tersebut menyerap sekitar 97.000 tenaga kerja, sebagian besar direkrut dari warga desa dan kecamatan di sekitar lokasi konstruksi. Keterlibatan tenaga kerja lokal dinilai meningkatkan pendapatan keluarga pekerja dan menggerakkan perekonomian mikro di wilayah pelaksanaan.
| Jumlah sekolah | 100 |
| Provinsi terjangkau | 32 |
| Daya tampung siswa | 122.000 |
| Tenaga kerja terserap | 97.000 |
Kolaborasi dengan TNI dan dampak ekonomi lokal
Kementerian PU menyatakan untuk mempercepat pelaksanaan di beberapa wilayah—termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)—konstruksi Sekolah Rakyat dilakukan berkolaborasi dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI Angkatan Darat. Selain tenaga kerja, proyek mendorong permintaan untuk bahan material lokal, penyediaan katering bagi pekerja, serta jasa transportasi.
- Rekrutmen tenaga kerja dari desa dan kecamatan setempat.
- Penggunaan bahan material lokal selama konstruksi.
- Penyediaan katering dan jasa transportasi untuk pekerja proyek.
Kementerian menilai manfaat pembangunan tidak hanya akan dirasakan setelah fasilitas beroperasi, tetapi juga selama proses konstruksi berlangsung melalui perputaran ekonomi di level lokal.
Konteks kebijakan pemerintah
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Kegiatan ini diposisikan sebagai upaya membantu pemerataan layanan pendidikan dan memperkuat infrastruktur sekolah di daerah yang membutuhkan.
Kementerian PU menekankan bahwa kualitas infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini.
Publik dan pihak terkait yang membutuhkan informasi detail mengenai pelaksanaan di masing-masing daerah diimbau mengikuti pengumuman resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum atau kantor Balai Pelaksanaan yang menangani proyek.
