Rapat yang berlangsung alot itu, diketahui saat ini ada lahan seluas 4.000 hektare lahan yang sudah diajukan izin garap ke kementerian terkait oleh salah satu kelompok di Desa Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot.
Jurnalis : Agus
ANTARANNEWS.COM|BLANGPIDIE – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H Darmansah SPd MM mengupayakan dan merespon cepat terkait persoalan lahan untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), korban konflik, tapol, dan napol yang belum terealisasi.
Sebelumnya persoalan lahan itu disampaikan Anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah 013 Blangpidie saat beraudiensi dengan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Jumat (23/9/2022) lalu.
Terkait hal itu, Pj Bupati Darmansah langsung menggelar rapat dengan pihak terkait yang berlangsung di pendopo Bupati setempat, Senin (26/9/2022) yang dihadiri Sekda Abdya, Salman Alfarisi ST, Wakil Ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli SH, Ketua Komisi A DPRK Abdya, Sardiman, Ketua KPA Wilayah 013 Blangpidie, Tgk Abdurrahman.
Selain itu juga hadir Wakapolres Abdya, Kompol Muhayat Effendie SH MH, perwakilan Kodim 0110/Abdya, Kepala Dinas Pertanahan Abdya Rizal, Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Wilayah Blangpidie, mantan Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli dan sejumlah unsur terkait lainnya.
Dalam rapat itu, Pj Bupati Abdya berharap persoalan lahan untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik, napol, tapol, ini bisa tuntas selama dia menjabat sebagai Pj Bupati Abdya. Karenanya kerja sama semua pihak terkait dalam menuntaskan persoalan lahan untuk mantan korban konflik tersebut sangat dibutuhkan.
Rapat yang berlangsung alot itu, diketahui saat ini ada lahan seluas 4.000 hektare lahan yang sudah diajukan izin garap ke kementerian terkait oleh salah satu kelompok di Desa Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot. Jumlah tersebut sangatlah luas untuk kelompok tingkat desa dan sangat pantas jika dibagi dua yakni untuk lahan mantan kombatan dan korban konflik.
“Fokus di lahan 4.000 hektare tersebut, karena menurut saya lahan untuk kombatan dan korban konflik solusinya hanya ada di Alue Jerjak itu. Solusi ini dilakukan dengan sunguh-sungguh dan ikhlas. Dalam waktu dekat dibahas kembali dengan perangkat desa dan kelompok yang mengajukan izin garap ke kementerian tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRK Abdya, Sardiman mengatakan bahwa pihaknya ingin melihat keseriusan Pemkab Abdya, sehingga persoalan lahan untuk mantan kombatan ini tidak menjadi persoalan yang rumit.
Dia merasa yakin, upaya yang dilakukan Pj Bupati Abdya terkait realisasi lahan ini akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. “Semasa kepemimpinan Pj Bupati Darmansah kami optimis sekali persoalan ini akan ada solusinya dan menuai hasil terbaik,” imbuhnya.(*)
