Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengusulkan nama untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, keputusan mengenai calon pengganti sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
AHY menyampaikan sikap tersebut dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurut dia, ketentuan konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua nama calon, sedangkan pemilihan wakil presiden pengganti dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata Agus Harimurti Yudhoyono.
Sikap partai setelah konsultasi
AHY mengatakan sikap Partai Demokrat telah disesuaikan dengan aturan internal partai. Ia juga menyebut keputusan itu sudah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan presiden keenam Republik Indonesia.
Selain menyatakan tidak mengajukan kandidat, AHY meminta seluruh pihak menjaga suasana politik tetap tenang selama proses pengisian jabatan berlangsung. Ia mengatakan agenda pemerintahan dan pembangunan tetap perlu berjalan.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono.
Proses pengisian jabatan wakil presiden
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan itu dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua MPR di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.
Ahmad Muzani menyatakan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden. Dalam proses itu, presiden akan mengajukan dua nama calon setelah menerima surat permintaan dari MPR.
- Partai Demokrat tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti.
- Presiden Prabowo Subianto berwenang mengajukan dua nama kepada MPR.
- MPR memilih wakil presiden pengganti dari calon yang diajukan presiden.
Menurut AHY, pembagian kewenangan tersebut menjadi dasar bagi Partai Demokrat untuk tidak menyampaikan kandidat. Ia menegaskan partainya menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam tahap pengusulan dan kewenangan MPR dalam proses pemilihan.
