Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) menggelar seminar nasional mengenai desain Pemilu 2029 yang berintegritas pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Forum tersebut mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Pemilu untuk menyesuaikan regulasi dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi.
Seminar bertema “Menata Desain Pemilu Indonesia Menuju Pemilu 2029 Berintegritas” itu berlangsung di Aula Prof. Jakfar Murod UMP. Kegiatan dipandu Conie Pania Putri dan diikuti dosen serta mahasiswa secara langsung maupun daring.
Pembahasan mencakup tata kelola pemilu
Panitia menghadirkan Guru Besar Universitas Lampung Prof. Rudy, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. King Faisal Sulaiman, Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya, serta Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Dra. Massuryati sebagai narasumber.
Topik yang dibahas meliputi etika dan integritas pemilu, teori hukum dan konstitusi dalam desain kepemiluan, tata kelola kelembagaan penyelenggara pemilu, serta pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
- Etika dan integritas penyelenggaraan pemilu;
- Landasan hukum dan konstitusi dalam desain pemilu;
- Pengawasan serta penegakan hukum pemilu.
UU Pemilu dinilai perlu segera dibentuk
Ketua Pelaksana Seminar Nasional Slamet Riyanto mengatakan pemerintah perlu segera mengesahkan UU Pemilu sebagai landasan hukum Pemilu 2029. Ia menyebut sejumlah putusan MK telah membawa perubahan terhadap sistem kepemiluan sehingga diperlukan aturan yang dapat mengakomodasi perkembangan tersebut.
“Sekarang seharusnya sudah terbentuk Undang-Undang Pemilu, karena banyak perubahan dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, kenyataannya sekarang sudah akhir tahun. Tahun depan kita harus mulai membentuk tim seleksi KPU dan proses untuk Bawaslu juga harus sudah dimulai.”
Menurut Slamet, pembentukan aturan tersebut berkaitan dengan tahapan persiapan kelembagaan penyelenggara pemilu. Ia menilai jadwal pembentukan tim seleksi KPU dan proses untuk Bawaslu perlu menjadi perhatian dalam persiapan Pemilu 2029.
Akademisi diharapkan berkontribusi
Slamet mengatakan seminar itu diharapkan menjadi ruang bagi kalangan akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan demokrasi dan sistem kepemiluan Indonesia. Ia juga berharap proses perbaikan desain pemilu dapat dipercepat.
“Harapannya, kita bisa berkontribusi untuk mempercepat proses sehingga desain pemilu ke depan bisa lebih baik. Jangan sampai persoalan seperti sebelumnya kembali terulang, termasuk berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.”
Seminar diselenggarakan secara hybrid dengan mempertemukan narasumber dari kalangan akademisi dan penyelenggara pemilu. Selain pemaparan materi, kegiatan tersebut menjadi forum pembahasan berbagai isu hukum, kelembagaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2029.
