Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Gagasan itu disampaikan dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurut Yusril, usulan tersebut berkaitan dengan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Beban pembiayaan yang besar dinilai dapat mendorong kepala daerah terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal kampanye, termasuk melalui praktik korupsi.
Biaya politik menjadi perhatian
Yusril mengatakan sistem pemilihan langsung melibatkan calon yang harus menjangkau jutaan pemilih di wilayah yang luas. Situasi itu, menurut dia, membuat kebutuhan modal politik membesar dan membuka celah terjadinya politik uang.
“Kita ini kan repotnya begini. Kita enggak suka sama korupsi, kita anti korupsi, tapi tanpa sadar kita membangun sistem yang membuka peluang terjadinya korupsi secara besar-besaran.”
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril kepada awak media di Kampus UI, Depok, pada Rabu. Ia menjelaskan bahwa persoalan biaya politik menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan gagasan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.
Gagasan pemilihan melalui DPRD
Yusril menyebut Presiden Prabowo menghendaki pilkada tidak lagi diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga legislatif daerah. Ia menyampaikan gagasan itu dengan mengutip pernyataan Presiden Prabowo.
“Pak Presiden saya itu berkali-kali mengatakan: Sudahlah, Pilkada itu kembalikan saja kepada DPRD.”
Dalam penjelasannya, Yusril membandingkan pengawasan terhadap kemungkinan suap dalam pemilihan melalui DPRD dengan pengawasan pada pilkada langsung. Ia menilai potensi suap melalui DPRD lebih mudah dipantau karena prosesnya melibatkan jumlah pemilih yang lebih terbatas dibandingkan pemilihan langsung.
- Pengusul yang disampaikan: Presiden Prabowo Subianto.
- Penyampai keterangan: Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
- Lokasi dan waktu: Universitas Indonesia, Depok, Rabu, 28 Oktober 2026.
Perdebatan mekanisme pilkada
Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi mekanisme yang disoroti dalam pernyataan tersebut karena membutuhkan pembiayaan politik besar untuk menjangkau pemilih di berbagai wilayah. Yusril mengaitkan kondisi itu dengan risiko munculnya dorongan koruptif setelah seorang calon memenangi pilkada.
Di sisi lain, mekanisme pemilihan melalui DPRD akan menempatkan anggota legislatif daerah sebagai pihak yang memilih kepala daerah. Menurut Yusril, perubahan itu menjadi bagian dari gagasan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi sistem demokrasi dan pilkada di Indonesia.
