Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi banyak kekurangan dan menegaskan pemerintah akan memperbaiki tata kelola serta memperketat pengawasan, kata Sekretariat Presiden melalui kanal YouTube resmi, Minggu (25/10/2026).
Pengakuan presiden dan langkah penegakan hukum
Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyatakan pemerintah tidak segan menindak pihak yang menyalahgunakan wewenang atau anggaran dalam pelaksanaan MBG. Data yang disampaikan menunjukkan adanya proses hukum dan sanksi administratif terhadap sejumlah pihak terkait pelaksanaan program tersebut.
“MBG strategis, MBG vital. Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui. Ada 13 orang sudah ditetapkan tersangka dan 203 orang diperiksa Kejaksaan Agung.”
Prabowo juga menegaskan tindakan tegas akan terus dilakukan untuk membersihkan rantai pasok MBG dari praktik kecurangan. Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari evaluasi kabinet yang menyoroti pelaksanaan program yang dianggap penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masa depan anak-anak Indonesia.
Sanksi administratif dan pemeriksaan internal
Pemerintah melanjutkan pengawasan internal melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan aparat penegak hukum. Dalam evaluasi penegakan disiplin, disebutkan ratusan personel dan pengelola program telah dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian tidak dengan hormat karena pelanggaran prosedur.
Keterangan mengenai jumlah pemeriksaan oleh Inspektorat BGN dan angka pemecatan disampaikan oleh Presiden melalui rekaman yang diunggah Sekretariat Presiden. Angka-angka itu menunjukkan skala pemeriksaan internal dan langkah administrasi yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan MBG.
Penguatan pengawasan berbasis teknologi
Selain penegakan hukum dan sanksi administratif, pemerintah juga merencanakan penguatan pengawasan menggunakan teknologi. Badan Gizi Nasional dikabarkan sedang menguji sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dengan kamera pengawas (CCTV) di fasilitas penyedia makanan MBG.
Langkah ini diumumkan sebagai bagian dari upaya memastikan standar mutu, distribusi, dan integritas pelaksanaan MBG, sekaligus memperkecil peluang kecurangan di dapur penyediaan makanan dan rantai pasok program.
Latar belakang program dan konteks evaluasi
Program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk meningkatkan kecukupan gizi anak sekolah dan mendukung perkembangan sumber daya manusia. Karena cakupannya yang luas dan melibatkan distribusi makanan massal, program ini menjadi fokus pengawasan tata kelola dan akuntabilitas publik.
Evaluasi yang dipimpin pimpinan kabinet menyoroti kelemahan prosedur pengelolaan, pengadaan, dan pengawasan di tingkat pelaksana sehingga mendorong tindakan administratif dan hukum seperti yang disebutkan presiden.
Ringkasan angka utama
| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Orang ditetapkan sebagai tersangka | 13 |
| Orang diperiksa Kejaksaan Agung | 203 |
| Orang diberhentikan dengan tidak hormat | 353 |
| Orang diperiksa Inspektorat BGN | 2.600 |
Pernyataan itu menjadi dasar pengumuman langkah-langkah perbaikan dan pengawasan yang akan dilanjutkan pemerintah.
- Peningkatan tata kelola MBG melalui penindakan administratif dan pidana terhadap pelanggaran;
- Pemeriksaan internal besar-besaran oleh Inspektorat BGN terhadap ribuan petugas dan pengelola program;
- Uji coba pengawasan berbasis kecerdasan buatan pada CCTV untuk memantau dapur dan distribusi MBG.
Presiden menegaskan komitmen membersihkan praktik penyalahgunaan dalam pelaksanaan MBG agar program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak di sekolah dapat berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
