KEPEMIMPINAN Akmal Ibrahim SH – Muslizar MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) akan segera berakhir per tanggal 14 Agustus 2022. Sementara, pemilihan kepala daerah definitif (Pilkada) baru akan berlangsung, September 2024 mendatang.
Artinya, ada sekitar 2,5 tahun lebih, kabupaten berjulukan bumi brueh sigupai itu, akan dipimpin oleh pemerintahan transisi (Penjabat—Pj– Bupati). Menyangkut siapa sosok yang akan menjadi Pj Bupati di kabupaten yang sudah berusia sekitar 20 tahun lebih itu, semakin menarik perhatian para politisi dan tokoh masyarakat setempat belakangan ini.
Terutama pembicaraan tersebut, mulai mencuat dalam sepekan terakhir. Bahkan, DPRK Abdya sempat duduk bersama dengan agenda khusus membahas nama-nama calon Pj Bupati yang akan diusulkan ke Mendagri.
Meskipun, duduk rembuk itu, bukan rapat resmi yang berlangsung di luar Gedung Dewan, persisnya di sebuah cafe kawasan wisata Pantee Jilbab, Gampong Keudee Susoh, Kecamatan Susoh.
Namun, jumlah wakil rakyat yang hadir hampir seluruhnya yaitu, mencapai 22 orang dari total 25 anggota DPRK Abdya seluruhnya. Tidak itu saja, rapat tak resmi yang berlangsung, Selasa (12/07/2022) sekitar pukul 14.00 WIB, juga turut hadir ketiga pimpinan dewan.
Yaitu, mulai dari Ketua DPRK, Nurdianto (Demokrat), Wakil Ketua I, Syarifuddin alias Buyong Ie Mirah (PNA), dan Wakil Ketua II, Hendra Fadhli (PA).
Sambil minum kopi dan menikmati indahnya panorama pantai di sebuah cafe belakang Masjid Pusaka, para wakil rakyat begitu serius membahas sosok pemimpin transisi yang akan direkomendasi untuk diusulkan ke Mendagri.
Para anggota dewan saling mengajukan nama untuk memasukan dalam rekomendasi yang akan diusulkan ke Pemerintah Pusat tersebut. Tercatat, tidak kurang dari sepuluh nama muncul pada saat itu.
Adapun nama-nama yang mencuat dalam rapat di meja panjang itu, meliputi, Azhari putra Aceh Barat yang kini menduduki jabatan Kadis Koperasi dan UKM Aceh. Dia juga merupakan adik ipar Jufri Hasan (mantan Bupati Abdya), dan Darmansah putra kelahiran Sawang, Aceh Selatan, kini dipercaya sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA).
Kemudian, Zalsupran putra asli Abdya kelahiran Susoh yang baru dilantik menjadi Kadis Peternakan Aceh, Salman Al Farisi putra asli Abdya asal Kuala Batee, kini menjabat Sekda Abdya, yang juga adik kandung Akmal Ibrahim yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Abdya.
Lalu, Firmansyah (Kepala Bappeda Abdya) merupakan putra asli daerah kelahiran Alue Sungai Pinang, Kuta Jeumpa, Fuadi putra daerah kelahiran Manggeng berprofesi sebagai salah satu dosen Universitas Negeri di Banda Aceh.
Bahkan, dua nama Sekwan dari kabupaten berbeda ikut dimunculkan, yaitu Sekwan DPRK Abdya, Amiruddin putra kelahiran Kluet Selatan, Aceh Selatan, dan Sekwan DPRK Aceh Selatan, Darwis Putra Sawang, Aceh Selatan.
Bahkan, satu nama dari kaum hawa juga ikut mencuat menjadi usulan dalam rapat santai itu, yaitu Safrina Salim putri kelahiran Keudee Siblah, Blangpidie, yang kini menjabat sebagai Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Dia sempat meniti karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Langsa pada tahun 2009-2013, sebelum pindah ke Jakarta. Namun, ada satu nama lain yang menjadi misteri muncul dalam rapat tak resmi tersebut. Nama misteri ini bukan putra Aceh, tetapi seorang pejabat eselon II di salah satu Kementerian di Jakarta.
“Saya minta slot untuk satu nama pejabat ini yang akan diusulkan ke Mendagri nantinya,” katanya yang membuat peserta rapat jadi tersentak dan kaget, sebab pengusul tersebut tidak menyebut nama secara gamblang sosok pejabat yang masih misteri itu.
Meskipun begitu, peserta rapat tidak menolaknya atas usulan tersebut.
Sesuai permintaan Mendagri melalui surat Nomor: 131.11/3908/SJ tertanggal 8 Juli 2022.
Dalam surat yang ditandatangi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Dr H Suhajar Diantoro MSi menyebutkan antaralain, meminta agar DPRK Abdya melalui Ketua DPRK untuk dapat menyampaikan usulan tiga nama calon Pj Bupati Abdya yang selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Mendagri untuk menetapkan sebagai Pj Bupati Abdya.
Usulan nama calon tersebut, paling lambat disampaikan pada tanggal 19 Juli 2022 kepada Mendagri. Menyikapi surat Mendagri itu, para peserta rapat yang hadir belum mampu mengambil sebuah keputusan untuk menetapkan tiga nama calon final yang akan diusulkan ke Mendagri.
Kemudian, suasana rapat agak sedikit tegang, lantaran para peserta rapat saling mempertahankan jagoannya masuk dalam tiga besar nama yang akan finalkan. Untuk bertele-tele rapat tersebut, lalu diambil jalan tengah, dengan mengembalikan kepada masing-masing fraksi dan unsur pimpinan dewan untuk memfinalkan tiga nama calon yang akan diusulkan ke Mendagri.
“Benar kita serahkan ke masing-masing fraksi untuk penentuan nama calon Pj tersebut. Tetapi, setiap fraksi hanya berhak mengajukan satu nama calon,” ungkap Ketua DPRK Abdya, Nurdianto kepada antarannews.com, Kamis (14/07/2022).
Dikatakan, karena di DPRK Abdya hanya ada dua fraksi yaitu, Fraksi Abdya Sejahtera dan Fraksi Abdya Hebat. Maka dua nama akan direkomendasi berasal dari usulan fraksi. Sedangkan, satu nama calon lagi diserahkan kepada keputusan unsur pimpinan dewan untuk menentukannya.
Ketika ditanyai siapa tiga nama calon Pj Bupati yang sudah direkomendasi untuk diusulkan ke Mendagri. “Yang pasti kita akan mengusulkan tiga nama. Soal siapa nama yang akan kita usulkan masih kita tunggu hasil keputusan fraksi dulu,” kata Nurdianto yang masih enggan membocorkan nama-nama calon usulan Pj Bupati tersebut.
Ketua DPC Partai Demokrat Abdya, Romi Saputra berpadangan cukup luwes soal Pj Bupati tersebut. “Bagi saya siapa pun boleh jadi Pj Bupati Abdya. Yang penting orangnya mampu membangun daerah kami, dimasa pemerintahan transisi ini. Soalnya keputusan siapa yang akan menjadi Pj adalah wewenang penuh pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri,” katanya kepada antarannews.com, Jumat (15/07/2022) .
“Yang kita harapkan Mendagri memberi yang terbaik buat daerah kita. Apalagi soal Pj kepala daerah ini masa jabatannya selama satu tahun, dan memang dapat diperpanjang untuk satu tahun lagi. Untuk bisa diperpanjang masa jabatan Pj itu tentu harus memiliki rapor dengan kinerja bagus.
Kalau kinerjanya tidak bagus kita tentu bisa meminta Mendagri untuk mengantikan penjabat tersebut. Saya kira kita tak perlu terlalu menghabiskan energi untuk membahas masalah ini. Sebaiknya kita serahkan saja kepada keputusan Mendagri nantinya,” pungkas Romi Saputra yang juga mantan Wakil Ketua DPRK Abdya ini.
Ihsan Jufri seorang anggota DPRK Abdya dari Partai Amanah Nasional (PAN) mengatakan, antusiasnya masyarakat memberi perhatian terhadap soal Pj Bupati ini sangatlah wajar. Karena masyarakat Abdya sangat mendambakan pemerintahan transisi ini dipimpin oleh seorang yang memiliki integritas dengan komitmen yang kuat untuk membangun dan membenani daerah ini, pascalensernya Akmal-Muslizar.
“Kalau ada aspirasi yang berkembang di masyarakat saat ini harus putra daerah yang menjadi Pj Bupati, itu saya nilai hal yang wajar. Karena mereka menginginkan pimpinnya nanti adalah orang yang mau membangun dan membenahi daerah ini lebih baik lagi kedepan. Sebab, pemerintahan transisi ini akan berlangsung lama sekitar 2,5 tahun lebih,” ujarnya.
Namun, Ihsan Jufri secara pribadi tidak juga menolak kalau ada pemimpin dari luar daerah yang akan ditunjuk Mendagri menjadi Pj Bupati Abdya. “Bagi saya kalau ada putra daerah yang dinilai layak dan mampu serta rekam jejaknya baik, serta tidak nyeleh.
Saya kira lebih baik putra daerah. Tetapi, kalau orang luar daerah ternyata kualitasnya lebih bagus dari putra daerah, kenapa tidak kita dukung yang dari luar daerah, toh tujuannya untuk membangun Abdya lebih baik kedepan,” tandas, Ihsan Jufri.(suprijal yusuf)
