Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore, 26 Oktober 2026, untuk membahas usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi yang digulirkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Tujuan pemanggilan dan langkah selanjutnya
Yusril mengatakan pemanggilan oleh Presiden berkaitan dengan wacana pendefinisian ulang korupsi yang sebelumnya disampaikan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyatakan setelah menghadap Presiden akan langsung menggelar pertemuan dengan pihak DEN untuk membahas isu tersebut lebih lanjut.
“Ini mungkin kaitannya dengan pendefinisian korupsi yang sedang dibahas oleh DEN,”
kata Yusril kepada wartawan saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/10/2026) sore. Yusril menegaskan rencananya untuk bertemu DEN dilakukan pada hari yang sama.
Konteks hukum internasional dan nasional
Dalam pernyataannya, Yusril mengingatkan bahwa United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tidak memaksakan satu definisi tunggal tentang korupsi kepada negara peserta. Menurutnya, UNCAC memberi keleluasaan bagi tiap negara untuk merumuskan definisi korupsi dalam perundang-undangan nasional masing-masing.
Yusril juga menyebutkan bahwa undang-undang Indonesia terkait pemberantasan korupsi tidak memuat definisi tunggal mengenai korupsi. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan menyinggung sejumlah perubahan substansial yang pernah dilakukannya.
“Pasal-pasal selanjutnya itu sudah saya amendemen tahun 2001 pada waktu itu, dengan memasukkan pasal-pasal baru tentang gratifikasi yang sebelumnya tidak ada.”
Yusril melanjutkan bahwa perubahan juga menyentuh aturan mengenai suap, yang semula merupakan delik umum, sehingga praktik menyuap penyelenggara negara kemudian masuk ke kategori korupsi.
Jalur pembahasan dan aktor terkait
Berdasarkan pernyataan Yusril, isu pendefinisian kembali korupsi akan dibahas antara pemerintah yang diwakili oleh Menko Kumham dan Dewan Ekonomi Nasional. DEN sendiri dipimpin oleh tokoh pemerintahan yang sebelumnya menyampaikan usulan perubahan tersebut, namun pernyataan awal yang dikutip Yusril tidak merinci bentuk perubahan yang diusulkan atau pasal mana yang akan dirombak.
- Presiden Prabowo memanggil Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra pada 26 Oktober 2026.
- Topik pembahasan: usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diajukan DEN.
- Rencana tindak lanjut: pertemuan Yusril dengan DEN setelah menghadap Presiden.
Pernyataan Yusril juga mengingatkan sejarah amandemen undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia pada 2001, ketika sejumlah ketentuan baru seperti mengenai gratifikasi dan perluasan definisi suap dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional.
Hingga penutupan pernyataan yang disampaikan di Kompleks Istana pada Senin sore, belum ada rincian resmi mengenai perubahan pasal atau draf undang-undang yang akan diajukan. Yusril menegaskan pembahasan bersifat lanjutan dan melibatkan DEN sebagai inisiator wacana tersebut.
Berita ini memuat pernyataan langsung Yusril Ihza Mahendra saat tiba di Istana dan rencana pertemuan lanjutan antara Menko Kumham dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas usulan definisi korupsi.
