Kementerian Perindustrian akan mengkaji kemungkinan perubahan fasilitas pengecualian aturan ganjil-genap bagi mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) di Jakarta. Kajian itu dilakukan sebelum pemerintah memutuskan apakah insentif nonfiskal tersebut tetap dipertahankan, diubah, atau dihentikan.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) akan menyampaikan pandangan pelaku industri dalam audiensi dengan kementeriannya. Pertemuan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menilai manfaat dan konsekuensi dari setiap perubahan kebijakan, termasuk pengaruhnya terhadap perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia.
“Nanti Periklindo akan melakukan audiensi dengan kami. Kami akan mendengarkan aspirasinya secara lebih lengkap, kemudian kami akan timbang apakah insentif tersebut layak dilepas atau tidak,” ujar Sarmuji di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Usulan evaluasi dari Periklindo
Ketua Umum Periklindo Moeldoko sebelumnya mengusulkan agar pengecualian ganjil-genap dievaluasi ketika jumlah mobil listrik yang beroperasi di jalan raya mencapai sekitar 30 persen. Ia mengatakan fasilitas tersebut masih dapat diterapkan selama jumlah kendaraan listrik belum mencapai tingkat itu.
Menurut Moeldoko, pembahasan mengenai kemungkinan perubahan kebijakan telah dilakukan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengaitkan evaluasi itu dengan kondisi ketika pasar kendaraan listrik sudah terbentuk dan populasinya telah cukup besar.
“Kalau pasar sudah terbentuk, kalau sudah 30 persen pasarnya, tidak perlu ada lagi insentif nonfiskal,” ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Moeldoko juga menyampaikan alasan lain yang menurutnya perlu diperhitungkan pemerintah ketika populasi kendaraan listrik meningkat. “Nanti ada kecemburuan. Karena apa? Karena kalau sudah 30 persen, akselerasinya sudah luar biasa,” kata dia.
Perkembangan pangsa mobil listrik
Data yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan pangsa mobil listrik di Indonesia meningkat dari 0,99 persen pada 2022 menjadi 16,88 persen. Angka itu menjadi salah satu konteks dalam pembahasan mengenai keberlanjutan fasilitas pengecualian ganjil-genap bagi kendaraan listrik.
Pemerintah belum mengambil keputusan untuk mencabut pengecualian tersebut. Proses berikutnya adalah audiensi antara Periklindo dan Kementerian Perindustrian, kemudian pemerintah akan menimbang aspirasi industri serta dampak kebijakan terhadap pasar kendaraan listrik.
- Objek evaluasi ialah pengecualian ganjil-genap untuk mobil listrik berbasis baterai di Jakarta.
- Periklindo akan menyampaikan aspirasi pelaku industri kepada Kementerian Perindustrian.
- Moeldoko mengusulkan evaluasi ketika pangsa mobil listrik mencapai sekitar 30 persen.
